Demokrat Bisa Ketar-Ketir, Yusril Bakal Hadirkan Pakar Hukum Tata Negara Top

Sedangkan di sisi lain, AD/ART adalah peraturan dasar "hukum" yang mengatur secara internal parpol. Menurut Fahri, anggota parpol bisa diberhentikan karena melanggar AD/ART partai politik.

Tapi dia menambahkan jika corak dan karaker kepemimpinan parpol bersifat despotisme, oligarkis, elitisme, serta feodal maka tentu secara hukum sudah tidak sejalan dengan tujuan asasi parpol untuk mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat sesuai perintah peraturan perundang-undangan.

“Jika suatu AD/ART melanggar konstitusi atau UU di atasnya, maka yang dibutuhkan adalah suatu langkah terobosan “breakthrough” secara hukum semata-mata untuk tercipta tertib norma hukum secara berjenjang,” tutur Fahri yang mengajar di Universitas Muslim Indonesia, Makassar, tersebut.

Yusril Ihza Mahendra resmi menjadi kuasa hukum Partai Demokrat versi kepemimpinan Moeldoko. Rencananya, dalam waktu dekat, Yusril sebagai kuasa hukum bakal menggugat AD/ART Partai Demokrat ke Mahkamah Agung.

Baca Juga: Interpelasi Anies Baswedan Dijegal 7 Fraksi, Pengamat: Formula E Bau Amis