Hasil Survei SMRC 34% Masih Ingin Jokowi 3 Periode, Ini Alasannya

Meskipun Jokowi berulang kali menolak, ternyata masyarakat yang menginginkan presiden tiga periode masih banyak. Survei terbaru Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) memperlihatkan, ada 34 persen yang kepingin Presiden Jokowi menjabat lagi. 
 
Rinciannya, sebanyak 4 persen responden menyatakan sangat setuju bila Jokowi kembali maju pada Pilpres 2024. Kemudian, 30 persen menyatakan setuju.

Baca Juga: 62 Persen Rakyat Indonesia Ternyata Menolak Jokowi jadi Capres di 2024

Memang, angka 34 persen tidak dominan. Direktur Eksekutif SMRC Sirajuddin Abbas memaparkan, mayoritas responden surveinya tidak setuju Jokowi kembali nyapres untuk ketiga kalinya.
 
"Ada sebanyak 62 persen responden yang menyatakan tidak setuju atau sangat tidak setuju Presiden Jokowi maju lagi," kata Sirajuddin Abbas, saat merilis hasil survei SMRC tentang “Update Opini Publik tentang Amandemen UUD 1945”, secara virtual, kemarin.
 
Rinciannya, sebanyak 48 responden yang tidak setuju Jokowi kembali maju sebagai calon presiden pada 2024. Kemudian, 14 persen responden yang sangat tidak setuju.
 
Tren masyarakat yang menyatakan tidak setuju Jokowi kembali nyapres di 2024 ini meningkat dari survei SMRC sebelumnya, yakni 53 persen. Sementara, yang setuju dan sangat setuju otomatis semakin menurun. 
 
Sebetulnya, responden yang mendukung masa jabatan presiden cukup 2 periode, jauh lebih besar lagi. Mencapai 84 persen. "Tapi, ketika disodorkan nama Jokowi untuk kembali menjadi calon pada 2024, pendukung 2 periode saja banyak yang goyah,” lanjut Sirajuddin.
 
Alhasil, jumlah responden yang menolak presiden 3 periode pun turun. Dari 84 persen menjadi 62 persen.
 
Meskipun jumlah yang kepingin Jokowi 3 periode tidak dominan, temuan survei ini tetap menyuntik semangat kelompok pendukung Jokowi 3 periode. Apalagi, persentasenya masih di atas elektabilitas rata-rata bakal calon presiden yang kerap dirilis sejumlah lembaga survei belakangan ini.

Penggagas komunitas Jokowi-Prabowo atau JokPro 2024 Muhammad Qodari mengatakan, temuan SMRC ini bikin mereka semakin bersemangat memperluas jaringan komunitas JokPro. Sebab, terlihat jelas masih ada yang kepingin Jokowi kembali menjabat sebagai presiden. 
 
Mantan bos survei Indo Barometer ini tidak khawatir jika jumlah yang menolak jabatan presiden 3 periode lebih dominan. Kondisi itu, kata Qodari, lebih disebabkan karena belum banyak masyarakat yang paham alasan yang diperjuangkan pihaknya. "Kalau tahu alasannya, Insya Allah akan setuju," kata Qodari kepada Rakyat Merdeka tadi malam.
 
Ia memprediksi, jumlah masyarakat yang setuju presiden 3 periode itu masih di angka 50:50. Sosok yang didapuk sebagai penasihat JokPro ini yakin, jumlah yang setuju itu masih bisa didongkrak lagi seiring masifnya gerakan JokPro di akar rumput.
 
Meski banyak ditentang, ternyata JokPro terus bergerak. Menurut Sekretaris Jenderal (Sekjen) JokPro Timothy Ivan Triyono, komunitasnya JokPro sudah dideklarasikan di 23 provinsi dan 90-an kabupaten/kota. Terbaru, JokPro melakukan deklarasi di Jawa Timur, Sabtu (2/10). Hari ini, JokPro juga akan melakukan deklarasi di Jawa Barat. 
 
Pihak PDIP tidak mau menggunakan hasil survei ini untuk mendorong Jokowi maju lagi. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto hanya menyebut, hasil survei tersebut menjadi bukti bahwa kerja-kerja Jokowi selama ini mendapat apresiasi dan dukungan besar dari rakyat. Itu tidak terlepas dari karakter kepemimpinannya yang membangun.
 
"Pada saat bersamaan, Pak Jokowi menampilkan sosok yang mendengarkan, berdialog, dan turun ke bawah. Itulah tradisi kepemimpinan PDI Perjuangan. Sejak Bung Karno, Bu Mega, dan Pak Jokowi, memiliki tradisi turun ke bawah," kata Hasto, kepada Rakyat Merdeka, tadi malam.
 
Soal masa jabatan presiden, Hasto memastikan, Banteng taat konstitusi. "Konstitusi membatasi jabatan presiden 2 periode, dan itulah yang dijunjung tinggi oleh PDI Perjuangan, Bu Mega, dan Pak Jokowi," tegasnya.
 
Pakar komunikasi politik Lely Arrianie meyakini, Presiden Jokowi untuk taat konstitusi, yakni masa jabatan presiden cukup 2 periode saja. "Saya membaca, PDIP juga sama," kata Lely, dalam obrolan dengan Rakyat Merdeka, tadi malam.