Pasar Modal Kalah dari India hingga Malaysia, Ini Penyebabnya Menurut Bos OJK!

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Mahendra Siregar, mengungkapkan sejumlah tantangan yang masih menghambat optimalisasi potensi pasar modal Indonesia. Meski menunjukkan kinerja positif, pasar modal domestik dinilai masih perlu reformasi struktural untuk mencapai pertumbuhan maksimal.

Mahendra menyebutkan, salah satu indikator penting adalah kontribusi pasar saham terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia yang masih tertinggal dibandingkan negara kawasan. “Kontribusi pasar saham terhadap PDB kita masih di bawah India yang mencapai 140%, Thailand 101%, dan Malaysia 97%,” ujar Mahendra saat membuka perdagangan tahun 2025 di Bursa Efek Indonesia (BEI), Kamis (2/1/2025).

Selain itu, meskipun jumlah penawaran umum perdana saham (IPO) Indonesia konsisten masuk dalam 10 besar global dalam beberapa tahun terakhir, nilai total IPO tersebut masih relatif kecil dibandingkan negara lain di kawasan. “Jumlah investor pasar modal kita juga baru mencapai 7,4% dari populasi dewasa, menandakan masih banyak ruang untuk pertumbuhan,” tambahnya.

Baca Juga: Bos OJK Bawa Update Peralihan Pengawasan Kripto dari Bappebti, Begini Katanya!

Mahendra menekankan bahwa berbagai kendala struktural, seperti volatilitas pasar yang tinggi akibat kedangkalan pasar, terbatasnya jumlah emiten dan produk keuangan, serta basis investor yang masih kecil, perlu segera diatasi. “Isu crowding out antar-instrumen keuangan serta insentif fiskal yang kurang optimal untuk sektor prioritas juga menjadi tantangan besar,” katanya.

Untuk itu, OJK menetapkan sejumlah program strategis di tahun 2025. Fokus utama adalah memperkuat ekosistem pasar modal melalui peningkatan jumlah dan kualitas perusahaan tercatat. Upaya ini mencakup mendorong peningkatan saham free float dan mengajak perusahaan dengan kapitalisasi besar untuk melantai di bursa.

Selain itu, OJK juga berkomitmen mengembangkan produk baru seperti efek beragun aset (EBA) guna mendukung likuiditas program pembangunan tiga juta rumah, serta memanfaatkan peluang dari bursa karbon dan produk berbasis lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG).

Penguatan infrastruktur dan layanan pasar modal juga menjadi prioritas. “Kami akan meningkatkan peran investor institusional di pasar perdana dan sekunder, memperkuat regulasi, serta memastikan proses penawaran umum menjadi lebih efisien dan transparan,” jelas Mahendra.

Baca Juga: OJK Desak Pemerintah Segera Tuntaskan UU P2SK

Lebih jauh, OJK berencana memperkuat integritas pasar dengan memastikan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan anggota bursa serta manajer investasi (MI) berjalan sesuai standar. “Kami juga akan menegakkan hukum secara tegas dan konsisten untuk melindungi investor, khususnya ritel, dari saham-saham dengan pergerakan yang tidak wajar,” tambahnya.

Mahendra menegaskan, implementasi berbagai program tersebut memerlukan dukungan penuh dari pemerintah. “Kami membutuhkan penyempurnaan regulasi sektor keuangan, termasuk produk turunan UU P2SK, insentif pajak, serta kolaborasi lintas kementerian dan lembaga untuk meningkatkan daya saing dan efisiensi pasar modal,” ujarnya.