Dorong Efisiensi Infrastruktur TIK, Menkominfo: Pemerintah Siapkan Kebijakan yang Ramah

Warta Ekonomi, Jakarta -

Pemerintah menyiapkan kebijakan yang ramah untuk mendukung efisiensi dan pemerataan pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi di seluruh Indonesia.

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyatakan, pemerintah dan penyelenggara telekomunikasi mempunyai tanggung jawab untuk memastikan efisiensi dan produktivitas agar unit cost dalam penyelenggaraan jaringan internet broadband dapat menjadi lebih efisien bagi pengguna.

Baca Juga: Kominfo dan IPPNU Ajak Santri Ikut Bantu Tangkal Hoax

"Saya tidak bilang murah, yang saya bilang efisien. Hal ini karena komponen biaya akan menjadi penting dan signifikan di dalam transformasi digital dan ekonomi digital nasional yang sedang bertumbuh. Dengan makin efisien jaringan broadband, akan makin efisien tata kelola komunikasi dan digital di Indonesia," jelasnya dalam Musyawarah Nasional Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (APJATEL), di Ritz Carlton Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu, (3/11/2021).

Bahkan menurut Menteri Johnny, Kementerian Kominfo juga meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah untuk menghasilkan kebijakan yang ramah untuk mendukung pemerataan pembangunan infrastruktur TIK serta peningkatan perekonomian masyarakat.

"Saya berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan kebijakan-kebijakan pemerintah daerah yang ramah terhadap penggelaran fiber optik atau penggelaran teknologi informasi dan komunikasi. Karena, itu akan menjadi backbone dan investasi jangka panjang yang akan memberikan dampak turunannya yang luas kepada perekonomian dan aktivitas masyarakat secara keseluruhan," ujarnya.

Menkominfo menyatakan, kabel serat optik sebagai komponen utama jaringan broadband memiliki peran penting dalam peningkatan kualitas layanan jaringan internet kepada masyarakat. Namun demikian, berdasarkan data dari World Bank tahun 2021, layanan fixed broadband melalui fiber-to-the-home di Indonesia saat ini baru menyentuh sebesar 4% dari total populasi.

"Upside risk-nya masih sangat besar. Untuk itu, kepada seluruh penyelenggara jaringan telekomunikasi agar segera mengambil langkah-langkah dalam rangka efisiensi dan produktivitas kemanfaatan dan penggunaan jaringan fiber optik. Termasuk dari sisi manajemen, keputusan investasi dan operasional," jelasnya.

Selain itu, Menteri Johnny menyatakan besaran tarif layanan fixed broadband belum terjangkau oleh seluruh masyarakat. Sesuai dengan fungsi dari Capex (capital expenditure) dan Opex (operational expenditure), kondisi Indonesia sebagai negara kepulauan menjadi salah satu penentu biaya operasional layanan fixed broadband.

"Dengan rendahnya penetrasi layanan fixed broadband serta tingginya biaya operasional di Indonesia sebagai akibat dari negara dalam jangkauan yang luas, sebuah negara kepulauan, tarif layanan menjadi mahal sehingga hanya dapat digunakan oleh kalangan tertentu, secara khusus menengah-atas," ungkapnya.

Oleh karena itu, Menkominfo menyatakan saat ini, pemerintah sedang mendorong konsolidasi dalam industri telekomunikasi. Langkah itu ditujukan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas agar daya saing dalam negeri, regional, maupun tingkat global akan makin baik.

"Mengatasi hal tersebut, Kementerian Kominfo terus berupaya untuk membantu mengurangi hambatan masuk (barrier to entry) yang dialami oleh penyelenggara telekomunikasi saat penggelaran dan pengoperasian jaringan telekomunikasi, termasuk melalui koordinasi dengan kementerian, lembaga, serta instansi terkait," jelasnya.

Peningkatan Lalu Lintas Data

Dalam pembukaan Munas APJATEL itu, Menteri Johnny memaparkan mengenai keniscayaan transformasi digital yang mengubah secara fundamental cara bekerja, bersekolah, bertransaksi, dan bersosialisasi dari physical space secara offline ke digital space secara online, secara khusus di saat pandemi Covid-19.

Salah satu dampak tranformasi digital dengan adanya arus cepat pengadopsian teknologi digital akan meningkatkan penggunaan internet dan lalu lintas data digital. Mengutip data UNCTAD tahun 2021, Menkominfo menjelaskan total bandwidth internet secara global meningkat sebanyak 35% di tahun 2020.

"Itu merupakan peningkatan satu tahun terbesar sejak tahun 2013. Diperkirakan bahwa arus lalu lintas data secara global per bulan akan meningkat dari 230 exabytes di tahun 2020, menjadi 780 exabytes di tahun 2026," ujarnya.

Sementara di kawasan Asia-Pasifik, sesuai data Cisco, Menteri Johnny menyebutkan arus lintas data diperkirakan akan mencapai 90 exabytes per bulan di tahun 2021. Dengan adanya peningkatan penggunaan teknologi digital, sebanyak 165 negara telah menyiapkan rencana nasional dalam pengembangan jaringan akses internet, termasuk internet broadband di tahun 2021 atau meningkat dari 112 negara di tahun 2011.

"Semuanya ini meningkat trennya, Indonesia sendiri telah memiliki Peta Jalan Indonesia Digital 2021–2024, yang berfokus pada keseluruhan ekosistem digital, termasuk infrastruktur digital, sebagaimana yang diamanatkan oleh Presiden Bapak Joko Widodo," jelasnya.