Kebijakan kedua adalah kebijakan makroprudensial. Kebijakan makroprudensial longgar akan tetap dilanjutkan bahkan diperluas untuk mendorong kredit dan pembiayaan perbankan pada sektor-sektor prioritas dan UMKM. Hal ini bertujuan untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional sekaligus menjaga stabilitas sistem keuangan serta mengembangkan ekonomi dan keuangan hijau.
Ketiga, kebijakan sistem pembayaran. Digitalisasi sistem pembayaran terus diperluas untuk mengakselerasi ekonomi dan keuangan digital. Kebijakan diwujudkan melalui penguatan konsolidasi industri, pengembangan infrastruktur sistem pembayaran yang modern (QRIS, SNAP, BI-FAST), perluasan QRIS dengan target 15 juta pengguna serta kerja sama QRIS antarnegara, melanjutkan elektronifikasi transaksi keuangan pemerintah daerah, bansos G2P 4.0, moda transportasi, serta digitalisasi UMKM dan pariwisata.
Baca Juga: Simak! Ini Bauran Kebijakan BI di Tahun Depan
Keempat, kebijakan pengembangan pasar uang. Akselerasi pendalaman pasar uang dan pasar valas sesuai Blueprint Pendalaman Pasar Uang (BPPU) 2025 juga ditempuh untuk efektivitas transmisi kebijakan, pembangunan infrastruktur pasar uang yang modern dan berstandar internasional, serta pengembangan instrumen pembiayaan termasuk pengembangan uang berkelanjutan.
"Untuk itu, Central Counter-Party (CCP) Insyaallah akan kami operasikan mulai tahun depan, 2022. Transaksi pasar uang melalui ETP multimaching terus kami tingkatkan, terutama Repo-SBN, DNDF, dan interest rate swaps. Perluasan penggunaan mata uang lokal untuk transaksi perdagangan bilateral juga terus kami perluas," terang Perry.
Kelima, kebijakan UMKM dan ekonomi keuangan syariah. Program-program pengembangan ekonomi keuangan inklusif pada UMKM dan ekonomi keuangan syariah juga terus diperluas, termasuk dengan digitalisasi serta perluasan akses pasar domestik dan ekspor.
"Karya kreatif untuk UMKM Go Export, Go Digital, terus kami lakukan tiap tahun; dukungan penuh suksesnya GerNas BBI dan BWI melalui seluruh kantor-kantor BI dalam dan luar negeri; mata rantai ekonomi halal terus dikembangkan, khususnya halal food dan modest fashion; instrumen pasar uang sukuk BI; Islamic Financial Economics Festival (ISEF) di tiga wilayah; dan ISEF berskala internasional," paparnya.
Tak lupa, Perry mengajak seluruh pihak untuk optimistis dalam menghadapi perekonomian Indonesia ke depannya. Perry mengatakan, "Prospek ekonomi Indonesia tahun 2022 akan bangkit dan mulai pulih. Optimisme ini perlu kita perkuat dengan semangat sinergi dan inovasi. Mari terus bersinergi dan inovasi untuk bangkit dan pulih. Insyaallah ekonomi kita akan kembali tumbuh tinggi menuju Indonesia maju yang makin sejahtera."
Presiden Jokowi juga turut mengajak seluruh masyarakat untuk optimistis dalam menghadapi 2022, tetapi dengan tetap menerapkan sikap waspada.
"Tahun 2022 kita semuanya harus optimis, tetapi tetap pada posisi kehati-hatian. Sektor-sektor yang kita buka juga bertahap, tidak usah tergesa-gesa. Karena kita lihat negara-negara lain yang tidak hati-hati muncul gelombang ketiga, gelombang keempat, itu yang kita hindari," tutup Presiden RI.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Imamatul Silfia
Editor: Puri Mei Setyaningrum