Ekstremisme Agama Lahirkan 'Politik Antisemua'

Klaim kemenangan ideologi liberalisme-kapitalisme makin memicu pandangan dan tindakan radikalisme dan ekstremisme yang dikonstruksikan atas interpretasi agama secara sempit di tengah masyarakat.

Hal ini tidak hanya menyebabkan munculnya eksklusivisme dalam hubungan sosial, tetapi juga melahirkan berbagai tindakan kekerasan dan agresi terhadap kelompok masyarakat lain.

Hal tersebut disampaikan Ketua Umum DPP Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (PA GMNI) Ahmad Basarah dalam pidatonya pada pembukaan Kongres IV PA GMNI di Kota Bandung, Jawa Barat, Senin (6/12/2021).

“Ekstremisme agama ini melahirkan ‘politik antisemua’, kecuali pada kelompok dan keyakinan mereka sendiri. Mereka menolak dan memusuhi sistem sosial yang multikultural, Pancasila, NKRI, hingga pemerintahan yang menjalankan mandat rakyat yang dipilih secara demokratis. Tapi anehnya, sebagian mereka juga menerapkan standar ganda dengan memanfaatkan demokrasi, HAM dan kemajuan teknologi informasi serta media sosial itu sendiri untuk mewujudkan cita-cita perjuangannya,” ujar Basarah dalam keterangan tertulisnya, Senin (6/12/2021).

Baca Juga: Ahmad Basarah: Generasi Milenial Harus Kenali Rumus Kolonial

Secara manipulatif, menurut Basarah, kelompok ini memanfaatkan hak konstitusional warga negara untuk berbicara, berkumpul, mengeluarkan pendapat secara lisan, dan tulisan. Tujuannya untuk mendiskreditkan dan mendeligitimasi pemerintahan yang konstitusional.

“Strategi “kudeta merangkak konstitusional” ini secara perlahan tapi pasti, jelas menargetkan kehancuran Negara Kesatuan Republik Indonesia di kemudian hari dengan meracuni alam pikir bangsa Indonesia, khususnya generasi muda dengan paham yang bertentangan dengan Pancasila,” tutur Basarah.

Basarah juga menyoroti nafsu berkuasa dengan jalan pintas berkelindan dengan kecepatan arus teknologi informasi yang terjadi akhir-akhir ini. Persilangan keduanya, kata Basarah, membuat atmosfer politik Indonesia dipenuhi oleh polusi hoaks, fitnah dan ujaran kebencian baik terhadap individu maupun golongan.

“Pilpres 2014, Pilkada DKI Jakarta 2017 dan Pilpres 2019 adalah contoh konkrit untuk menemukan derasnya praktik politik yang semakin menjauh dari etika dan adab bangsa kita sebagai bangsa yang menjunjung nilai-nilai ketimuran,” ujar wakil ketua MPR ini.

Kemajuan teknologi informasi, selain membawa manfaat bagi peradaban bangsa dan umat manusia, juga membawa dampak yang mengkhawatirkan bagi para generasi penerus bangsa di masa depan. Sensus penduduk dari Badan Pusat Statistik menunjukkan 52% atau 145 juta penduduk Indonesia hingga 2020 merupakan generasi Z (1997-2012) dan generasi Milenial (1981-1996).

“Salah satu karakter dari generasi ini kehidupan mereka sangat lekat dan tidak dapat dipisahkan dari media sosial. Survei yang dilakukan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menemukan bahwa usia 15-19 tahun merupakan pengakses internet terbesar. Generasi muda inilah yang rentan terhadap paparan ideologi-ideologi transnasional melalui internet dan media sosial,” demikian Basarah.

Kongres yang berlangsung hybrid (fisik dan virtual) mengusung tema “Nasionalisme Menjawab Tantangan Zaman”. Kongres dibuka secara resmi oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui konferensi video dari Istana Negara, Jakarta.

Selain Basarah, hadir secara fisik di arena kongres, antara mantan Ketua Presidium PA GMNI Palar Batubara, Ketua Dewan Ideologi yang juga Hakim Konstitusi Arif Hidayat, Ketua Dewan Pakar Theo L Sambuaga, Sekretaris Jenderal DPP PA GMNI Ugik Kurniadi, Ketua DPD PA GMNI Jabar Abdy Yuhana, Ketua Panitia Pelaksana Karyono Wibowo, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Sekretaris Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Imran, dan Ketua DPD PDI Perjuangan Jabar Ono Surono, serta para pimpinan DPD PA GMNI seluruh Indonesia.