Wamenkeu: IAI Harus Dukung Upaya Sustainable Financing di Indonesia

Warta Ekonomi, Jakarta -

Wakil Menteri Keuangan RI, Prof. Suahasil Nazara meminta Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) terus mendukung upaya sustainable financing yang memerlukan transparansi dan akuntabilitas. Kondisi ini dapat dipenuhi melalui adopsi konsep sustainability dalam pelaporan keuangan melalui pembentukan Task Force Comprehensive Corporate Reporting (TF CCR).

Hal itu disampaikan Wamenkeu ketika menjadi pembicara kunci di hari kedua peringatan Ulang Tahun ke-64 IAI, yang dilaksanakan secara virtual pada 7 dan 8 Desember 2021. Peringatan Asta Windu IAI ini mengambil tema “Bekerja Nyata Demi Ketangguhan Bangsa”, dan dihadiri oleh perwakilan kementerian/lembaga, pemerintahan provinsi, kabupaten/kota, praktisi dan akademisi, serta para tokoh dan sesepuh akuntan, hingga stakeholders IAI dan berbagai wilayah di Indonesia. Acaranya dirangkai dengan penyelenggaraan Konvensi Nasional Akuntansi IX bertema “Facing the Certainty of Uncertainty” dan Regional Public Sector Conference V dengan tema “Accountability and Transparency of Public Sector Financial Reporting During Covid-19 Pandemic”.

Pada kesempatan itu, dalam rangka pengembangan pendidikan tinggi bidang akuntansi dan keprofesian di Indonesia, juga ditandatangani Nota Kesepahaman antara IAI dengan Politeknik Keuangan Negara (PKN) STAN. Penandatanganan dilakukan secara virtual oleh Ketua Dewan Pengurus Nasional IAI, Prof. Mardiasmo dan Direktur PKN STAN, Rahmadi Murwanto, disaksikan Wamenkeu, Prof. Suahasil Nazara dan Ketua Dewan Penasihat IAI, Prof. Moermahadi Soerja Djanegara.

Baca Juga: Dua Tantangan Utama Profesi Akuntan Masa Kini, Digitalisasi dan Mitigasi Dampak Pandemi Covid-19

Melanjutkan keynote speech-nya, Wamenkeu menekankan kembali beberapa peran aktif yang bisa dijalankan profesi akuntan dalam pembangunan berkelanjutan. Salah satu bagian pentingnya adalah membantu membangun perekonomian bangsa dengan melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya antara lain melalui penyusunan standar akuntansi keuangan dan tersedianya akuntan profesional sebagai penjaga integritas dan transparansi pelaporan keuangan entitas ekonomi.

Wamenkeu menilai, ke depan IAI akan menghadapi tantangan yang cukup berat dalam mempertahankan kompetensi akuntan dan penegakan etika profesi seiring dengan era digital dan perkembangan teknologi informasi. Untuk itu, IAI harus memperkuat diri agar mampu berperan sebagai organisasi profesi yang mampu mewadahi akuntan yang kompeten dan profesional.

“HUT ke-64 IAI sebagai momentum untuk mengembangkan pengetahuan dan inovasi baru dalam mengoptimalkan peran akuntan profesional dan bagaimana mereka berkontribusi secara nyata terhadap pemulihan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan,” ujar Prof. Suahasil bergabung secara virtual pada hari kedua peringatan HUT IAI ke-64.

Melanjutkan topik tentang sustainability, Ketua Dewan Penasihat IAI, Prof. Moermahadi Soerja Djanegara mengatakan, hal itu tidak bisa dipisahkan dari konsep Sustainable Development Goals atau SDGs. Konsep itu mulai diperkenalkan ke seluruh dunia setelah 193 negara Anggota PBB menyepakati sebuah agenda global yang disusun dibawah resolusi PBB yang berjudul "Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development Goals."

Agenda ini adalah seruan aksi universal untuk mengakhiri kemiskinan, melindungi planet bumi, dan memungkinkan semua orang dapat merasakan perdamaian dan kemakmuran pada tahun 2030. Agenda ini memiliki 17 tujuan yang terintegrasi dan tidak dapat dipisahkan. Agenda atau tindakan di satu bidang akan memengaruhi hasil di bidang lain dan pembangunan harus dilaksanakan dengan menyeimbangkan keberlanjutan sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Menurut Prof. Moermahadi, hari ini semua negara telah mencapai tahap di mana mereka harus menilai kembali jalan mereka untuk mencapai tujuan SDGs. Target SDGs di Indonesia menunjukkan beberapa hasil positif, terutama terkait dengan aspek sosial dalam hal pengurangan kemiskinan. “Namun, Pandemi Covid 19 yang telah memberikan dampak serius pada ekonomi global membuat kita perlu menggunakan strategi baru dan sumber daya tambahan untuk memastikan bahwa kita dapat pulih bersama menuju masa depan yang lebih baik,” jelas mantan Ketua BPK RI itu.

Ia menambahkan, dalam Presidensi G20 Indonesia Tahun 2022, untuk topik SDGs, Pemerintah Indonesia mendorong negara-negara G20 untuk melakukan upaya bersama dalam memastikan pencapaian SDGs sesuai dengan target sembilan tahun dari sekarang. Salah satu strategi utamanya adalah memperkuat kemitraan global untuk membantu pembiayaan dan akses teknologi bagi negara berkembang.

Kesenjangan pembiayaan atau financial gap dalam upaya pencapaian target SDGs semakin melebar dari 2,5 triliun US dolar per tahun menjadi 4,2 triliun US dolar karena pandemi membawa ketidakpastian dan semakin membebani pertumbuhan ekonomi. Dengan sumber daya dan anggaran negara yang terbatas untuk membiayai program SDGs, Pemerintah Indonesia telah memulai mobilisasi pembiayaan inovatif untuk menutup kesenjangan pendanaan SDGs. Skema keuangan campuran perlu dibuat untuk mendorong peningkatan berkelanjutan dalam investasi swasta untuk menciptakan lapangan kerja dan menghidupkan kembali perekonomian.

Hampir semua Kerangka Standar Sustainability Reporting yang dikenal di seluruh dunia telah menyelaraskan kerangka kerja termutakhir mereka dengan SDGs. Terintegrasinya pelaporan keuangan dengan faktor-faktor lingkungan yang mendukung keberlanjutan bisnis yang diantaranya terkait dengan environment, social and governance menuntut para akuntan profesional Indonesia untuk terus mengembangkan pengetahuan, tidak hanya keuangan tetapi juga non-keuangan. Menurut Prof. Moermahadi, pelaporan yang diperluas ini memerlukan keahlian tambahan bagi para akuntan karena akan dipakai untuk pengambilan keputusan oleh investor dan pengguna lain. Kinerja akuntan profesional Indonesia akan diuji dalam keberhasilannya mengembangkan standar dan memberikan jaminan bahwa sustainability reportingmerupakan produk laporan yang andal, transparan, dan bermanfaat bagi seluruh stakeholders.

Dalam kegiatan KNA dan RPSC IAI ini, Prof. Moermahadi mendorong adanya diskusi dan sharing yang konstruktif di antara para Akuntan Profesional Indonesia dengan pengetahuan dan pemahaman yang lebih luas tentang perlunya jaminan dalam transisi dari pembiayaan berkelanjutan ke tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. “Saya juga mendorong para peserta untuk membangun kerangka awal untuk mendorong penyelarasan SDGs ke dalam Sustainable Reporting di Indonesia,” pungkasnya.