Pengamat: Erick Cuma Wanti Wanti, Komisaris Anak KS Nggak Pantas Tantang Menteri BUMN

Pengamat birokrasi Varhan Abdul Azis, menilai seorang bawahan menteri yang kebetulan dipercaya mengawasi salah satu perusahaan subholding BUMN tidaklah elok menantang Menteri BUMN secara terbuka di ruang publik.

Menurutnya, kalau si bawahan memiliki gagasan yang dianggapnya cemerlang, hal itu bisa dilakukan secara tertutup dan terbatas. 

Hal tersebut ia katakan sekaligus mengomentari pernyataan  Komisaris PT Krakatau Sarana Infrastruktur (KSI), Roy Maningkas, terhadap Menteri BUMN Erick Thohir, terkait nasib Krakatau Steel.

Baca Juga: Tegas! Disebut Memperkeruh Keadaan, Erick Thohir Sampai Diminta Jangan Banyak Bicara

“Saya membantah dan saya siap menanggung risikonya,"ujarnya. "Saya akan bayar Pak menteri. Sebaliknya jika KS tetap bertahan tanpa melakukan yang diminta Pak Menteri, uang Rp1 miliar itu akan saya sumbangkan kepada kaum dhuafa," katanya, dalam keterangan tertulisnya, Jumat (10/12/2021).

Baca Juga: Koar-Koar Kontrak BUMN, Pak Ahok Siap-Siap Gantikan Erick Thohir Nih?

Menurut Varhan yang merupakan wakil sekretaris jenderal lembaga swadaya masyarakat Lumbung Informasi Rakyat (Lira) tersebut, pernyataan Menteri BUMN Erick di hadapan Komisi VI DPR RI tentang kemungkinan bangkrutnya PT Krakatau Steel (Persero) Tbk tersebut justru merupakan keprihatinan seorang menteri BUMN terhadap kondisi perusahaan negara yang berada di bawah ‘asuhan’nya. Ibarat bapak kepada anak, kata Varhan, Erick memberikan prediksi negatif itu justru agar manajemen PT KS segera bertindak secara rasional dan optimistis.   

“Itu maksudnya agar manajemen PT KS segera mencari cara terbaik untuk tetap tegak berdiri dan kembali menjadi kebanggaan warga negeri,” kata Varhan.

Ia juga mengingatkan, sebagai Menteri BUMN, Erick tentu memiliki data yang valid yang mendasari keprihatinannya hingga keluar pernyataan tersebut. 

Varhan bahkan sangat yakin kalau semua langkah Erick tersebut mencerminkan kehendak Presiden Jokowi untuk menyehatkan perusahaan-perusahaan negara alias BUMN, yang selama sekian lama senantiasa menjadi sapi perahan hingga membuat kinerja mereka tidak sehat. 

Varhan mengingatkan bahwa di depan 20 direktur utama BUMN terpilih di Hotel Inata, Labuan Bajo, NTT, pertengahan Oktober lalu, Presiden Jokowi dengan tegas meminta agar para pimpinan BUMN semakin profesional, transparan, dan akuntabel dalam kerja-kerja perusahaan. Bahkan, di tengah persaingan ekonomi global yang terbuka serta kondisi dilingkup pandemi, perusahaan BUMN diminta Jokowi terus bertransformasi tanpa henti.

Seraya mengingatkan bahwa pengarahan presiden di depan 20 CEO BUMN terpilih, yakni Pertamina, PTPN, Krakatau Steel, Pupuk Indonesia, Bio Farma, IFG, Perhutani, Pembangunan Perumahan (PP), Pemodalan Nasional Madani, dan Semen Indonesia. Lalu disusul dengan PT Telkom, Bank Mandiri, Pelindo, Bank BNI, PT KAI, Telkomsel, Bank BTN, Bank BSI, Bank BRI, dan PT ASDP, itu juga merupakan apresiasi Presiden atas pencapaian transformasi yang telah dijalankan perusahaan-perusahaan tersebut. 

“Nah, Menteri BUMN tentu ingin agar perusahaan-perusahaan BUMN bisa meraih hasil terbaik dalam nilai profit perusahaan, berdampak sosial tinggi bagi masyarakat, dan punya rencana pengembangan positif ke depan. Itu yang mendasari keluarnya pernyataan berupa prediksi negatif tersebut,” kata Varhan. 

Karena itu, Varhan bahkan meyakini, andai pun Erick merombak jajaran komisaris dan direksi Krakatau Steel beserta subholding perusahaannya, itu pun sejalan dengan kebijakan Presiden Jokowi. “Sebagai pembantu langsung Presiden, Menteri Erick Thohir tentu senantiasa berkoordinasi dengan Presiden untuk setiap kebijakan yang ia lakukan. Bukankah Presiden Jokowi sejak awal mengatakan,” Jangan ada lagi visi menteri, yang ada hanya visi Prsiden?” kata Varhan. 

Pernyataan Erick Thohir di depan Komisi VI DPR soal penyelamatan Krakatau Steel belakangan memang memantik tanggapan dari komisaris anak perusahaan PT KS. Saat itu Erick mengatakan,  ada tiga langkah yang dilakukan dalam penyelamatan PT KS. Problemnya langkah ketiga tersebut macet. Ada dua restrukturisasi yang harus dijalankan Krakatau Steel, satu negosiasi ulang dengan POSCO ini juga tidak mudah. 

"Tapi memang salah satunya yang sekarang ini krusial, kalau ketiga gagal, kedua gagal, dan pertama gagal maka Desember ini (Krakatau Steel) bisa default,"kata Erick.