Anies Baswedan Respons Apindo yang Tak Terima Kenaikan UMP DKI: Pakai Akal Sehat...

Warta Ekonomi, Jakarta -

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merespon protes Asosiasi Pengusaha Indonesia/Apindo atas revisi Upah Minimum Provinsi atau UMP DKI 2022 yang naik senilai 5,1 persen atau Rp 225.667. Menurutnya angka tersebut sudah masuk akal.

Anies menjelaskan, pada tahun 2021 saat pandemi Covid-19 masih parah, kenaikan UMP bisa menyentuh angka 3,3 persen. Ia menilai kondisi sekarang ketika sudah membaik, tidak mungkin memberikan angka di bawah tahun lalu.

Baca Juga: Kembali Dilaporkan ke Polisi, Pengacaranya Bilang Habib Bahar Akan...

“Tahun lalu yang sulit saja itu 3,3 persen. Tahun ini ekonomi sudah bergerak, masa kita masih mengatakan 0,8 itu sebagai angka yang pas. Ini akal sehat saja nih, kan common sense,” kata Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (20/12/2021).

Tak hanya itu, rata-rata kenaikan UMP di Jakarta beberapa tahun belakangan ini adalah 8,6 persen.

Anies berujar, pengusaha seharusnya sudah terbiasa dengan kenaikan UMP. Pengusaha seharusnya tidak masalah jika kenaikan tahun ini adalah 5,1 persen.

“Teman-teman bisa lihat sejarah kenaikan UMP di Jakarta, para pengusaha juga sudah terbiasa bahwa UMP di Jakarta itu selama 6 tahun terakhir rata-ratanya naik sekitar 8,6 persen,” jelasnya.

Mantan Mendikbud ini pun menyebut jika menggunakan Peraturan Pemerintah atau PP nomor 36 2021 tentang pengupahan, maka angka kenaikan UMP akan terlalu kecil. Karena itu, ia menilai jika mengikutinya akan tidak adil bagi masyarakat.

Baca Juga: Eng-Ing-Eng, Jika Pilpres Dilakukan Sekarang, Maka Pasangan Ini Juaranya

"Bayangkan, kondisi ekonomi yang sudah lebih baik pakai formula (PP No 36 Tahun 2021) malah keluarnya angka 0,8 persen. kan itu mengganggu rasa keadilan bukan? sederhana sekali," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, tindakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merevisi nilai UMP jadi naik 5,1 persen tak sepenuhnya mendapatkan sambutan positif. Karena kebijakannya itu, Anies bahkan digugat oleh Apindo ke pengadilan PTUN.