Ganjar dan Ahok Dilaporkan ke KPK, PDIP: Terkait Kepentingan Pilpres

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menanggapi pelaporan kasus dugaan korupsi Ganjar Pranowo dan Basuki Tjahaja Purnama ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia menduga aksi pelaporan berbau politis terkait kepentingan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

"Kami mensinyalir tidak terlepas dari berbagai dinamika politik dalam rangka Pilpres 2024 yang akan datang," kata Hasto Kristiyanto di Gedung Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (7/1).

Baca Juga: Megawati Kini Diisukan Meninggal, PDIP akan Lapor Penegak Hukum

Hasto menyebutkan ada pihak yang sengaja memainkan kepentingan politik jelang Pilpres 2024 terkait dilaporkannya Ganjar dan Ahok. Nama Ganjar sendiri, sejauh ini, langganan menjadi calon presiden dengan elektabilitas tertinggi hasil survei berbagai lembaga.

"Ini karena menjelang tahun politik lalu ada yang menggunakan hal tersebut sebagai ya isu-isu politik," katanya.

Meski begitu, Hasto mengaku tidak mempermasalahkan dua kadernya dilaporkan ke KPK. PDIP ditegaskan Hasto, tidak akan mengintervensi hukum.

"KPK harus bergerak, kejaksaan harus bergerak, aparat kepolisian harus bergerak, pengadilan harus memberikan keputusan yang terbaik berdasarkan aspek keadilan yang substantif. Itu yang kita dorong," tukas Hasto.

Sebelumnya, Ganjar dan Ahok dilaporkan ke KPK oleh Poros Nasional Pemberantasan Korupsi (PNPK).

Adhie Massardi, Koordinator Gerakan Indonesia Bersih yang menjadi Presidium PNPK, menjelaskan pihaknya melaporkan kasus dugaan korupsi yang menyeret sejumlah nama, diantaranya Ganjar dan Ahok.

Ganjar dilaporkan terkait dugaan kasus korupsi proyek pengadaan e-KTP. Sementara Ahok yang juga Komisaris Utama Pertamina dilaporkan terkait tujug kasus dugaan korupsi.

Kasus dugaan korupsi yang dilaporkan ke KPK yang melibatkan Ahok yakni, kasus pembelian tanah Rumah Sakit Sumber Waras, pembelian lahan di Taman BMW, lahan Cengkareng Barat, dana CSR, reklamasi Teluk Jakarta, dana non-budgeter, dan pengusuran.