Putin Perintahkan Militernya Segera Angkat Kaki dari Kazakhstan karena...

Warta Ekonomi, Moskow -

Presiden Rusia Vladimir Putin memerintahkan pasukan militernya untuk angkat kaki dari Kazakhstan pekan ini. Penarikan pasukan dilakukan usai situasi keamanan di kawasan tersebut mulai pulih.

Mulai Selasa (11/1/2022), jumlah massa yang melakukan aksi protes di depan gedung-gedung pemerintahan sudah berkurang drastis. Pasukan yang sebagian besar beranggotakan tentara Rusia itu dikerahkanke Kazakhstan pekan lalu oleh Organisasi Perjanjian Keamanan Kolektif (CSTO) atas permintaan Presiden Kassym-Jomart Tokayev.

Baca Juga: Ada Kekuatan Dahsyat di Kerusuhan Kazakhstan, Putin Sampai Ngeri!

Kazakhstan mengalami kerusuhan terburuk yang pernah dihadapi negara bekas pecahan Uni Soviet itu sejak memperoleh kemerdekaan 30 tahun lalu. Protes atas kenaikan harga bahan bakar meletus di negara Asia Tengah yang kaya minyak dan gas itu pada 2 Januari lalu.

Aksi massa dengan cepat menyebar ke berbagai penjuru negara berpenduduk 19 juta orang tersebut. Slogan-slogan politik yang mencerminkan ketidakpuasan yang lebih luas terhadap Pemerintah otoriter muncul dalam aksi-aksi protes itu.

Selama beberapa hari berikutnya, demonstrasi berubah menjadi sangat keras, sehingga mengakibatkan puluhan warga sipil dan tentara tewas.

Presiden Tokayev mengatakan, CSTO telah menyelesaikan sebagian besar misinya di negara itu. Mereka akan menarik pasukannya dalam dua hari.

Kehidupan di Almaty yang paling terdampak kekerasan, mulai kembali normal pekan ini. Transportasi umum kembali beroperasi dan mall-mall dibuka kembali.

Diberitakan AFP, Rabu (12/1/2022), sejumlah pegawai negeri sipil mulai kembali ke kantor dan memulihkan koneksi udara dan kereta api. Layanan internet punmulai diaktifkan selama beberapa jam per hari.

Pejabat Kementerian Kesehatan melaporkan, pihaknya masih merawat ribuan demonstran yang terluka. Hingga Rabu pagi (12/1/2022), pihak Kemenkes Kazakhstan belum bisa menentukan jumlah pasti korban luka dan tewas akibat aksi demo pekan lalu.

Sejumlah pakar hak asasi manusia (HAM) PBB meminta Pemerintah Kazakhstan maaf pada rakyat pasca tindakan brutal pasukan militer selama aksi demo. Mereka juga menyebut, Tokayev sudah berlebihan karena menyebut demonstran sebagai teroris.

“Penggunaan istilah tersebut tampaknya dirancang untuk menimbulkan ketakutan dan stigma buruk pada pendemo,” kata Fionnuala Ni Aolain, Pelapor Khusus untuk kontra-terorisme dan hak asasi manusia, Dewan HAM PBB.

Dia menambahkan, tindakan kekerasan harus ditangani dengan tepat di bawah hukum pidana.