Pemuda Katolik Jabar dan Bawaslu Jabar Jalin Kerjasama Kepemiluan

Warta Ekonomi, Bandung -

Pemuda Katolik Komisariat Daerah (Komda) Jawa Barat dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Barat menyepakati Nota Kesepahaman (Memorandum Of Understanding) tentang Pengawasan Partisipatif Melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Kesepakatan tersebut ditandatangani oleh Ketua Bawaslu Jawa Barat, Abdullah, S.TP. dan Ketua Pemuda Katolik Komda Jabar, Edi Silaban, Kamis (13/01/2022), di Ruang Rapat Kantor Bawaslu Jabar, Jalan Turangga No. 25, Lengkong, Bandung, Jawa Barat.

Baca Juga: Moeldoko Bicara soal Pemilu, Eh Ada yang Nyeletuk: "Sudah Begal Partai Diam Saja di Pojokan"

“Atas nama organisasi Pemuda Katolik kami ucapkan terima kasih telah tercapainya kerja sama dan penandatanganan MoU ini. Tentu ini komitmen Pemuda Katolik demi menciptakan Pemilihan Umum yang berintegritas dan demokratis,” kata Edi Silaban usai menandatangani MoU.

Pelaksanaan Nota Kesepahaman, lanjut Edi, mencakup beberapa ruang lingkup seperti di bidang pendidikan, penelitian, pengawasan partisipatif, kajian isu kepemiluan, program pokok pengawasan hingga keterlibatan kader Pemuda Katolik dalam Sekolah Kader Pengawas Partisipatif.

“Kedepan Pemuda Katolik Jabar akan melaksanakan Rapat Pleno untuk membentuk Lembaga Pendidikan Demokrasi sebagai bentuk menindaklanjuti MoU dan sebagai inkubator kader Pemuda Katolik yang konsen pada isu Kepemiluan,” tandasnya.

Ketua Bawaslu Jabar, Abdullah, S.TP. memaparkan kehadiran Pemuda Katolik menjadi energi penting bagi Bawaslu dalam membangun komitmen bersama dalam menghadirkan satu misi mulia. 

“Kita Bawaslu dan Pemuda Katolik punya misi suci menghadirkan Pemilu yang berkualitas dan berintegritas. 'ending-nya' demokrasi kita semakin baik. Kenapa harus dikolaborasikan? secara prosedural Pemilu kita boleh dikatakan demokratis tetapi juga banyak catatan” ungkap Abdullah. 

Kontestasi di Indonesia, lanjut Abdullah, masih diwarnai narasi-narasi kebencian, isu sara yang merusak demokrasi. “Yang harus diwaspadai yaitu populism. Maka tugas kita bersama dalam bingkai demokrasi untuk mendudukkan kaidah demokrasi ini dimana nilainya terinternalisasi yakni satu pengakuan atas semua golongan dan penghormatan semua golongan ini tugas kita bersama” tambahnya.