Dana Transfer untuk Infrastruktur Tani-Nelayan

Banyaknya kepala daerah yang mengambil program doktor dengan topik penelitian mengenai kebijakan membangun daerahnya seharusnya memberikan kontribusi positif pada pola pembangunan daerah di Indonesia. Hal ini karena kebijakan yang dikeluarkannya diuji di forum ilmiah.

Kebijakan yang teruji secara ilmiah bisa menjadi benchmark pola pembangunan untuk daerah lainnya yang bisa dipertagungjawabkan. Selama ini kita sering dihadapkan pada perdebatan kebijakan kepala daerah di ranah politik atau bahkan di media sosial yang pada akhirnya menjadi debat kusir yang kontra produktif.

Baca Juga: Menguntungkan Nelayan, Jateng Kembangkan Lelang Ikan Elektronik

Hal inilah yang membuat saya senang ketika menjadi penguji eksternal dalam sidang doktor Bupati Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo, yakni Hamim Pou, pada Program Pascasarjana, Fakultas Pertanian, Universitas Brawijaya, Malang, pada 8 Februari 2022. Disertasi yang disampaikan Hamim bertemakan tentang kebijakannya dalam mengentaskan kemiskinan di daerah yang dipimpinnya dengan judul “Evaluasi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Bone Bolango”.

Salah satu temuan dari penelitiannya adalah bahwa tingkat kemiskinan di daerah pesisir seperti di Kecamatan Kabila, lebih tinggi dibanding daerah lainnya. Hal ini terjadi karena ada stabilitas harga kebutuhan pokok khususnya beras yang harganya kurang bisa dijangkau masyarakat pesisir. Padahal pengeluaran terbesar masyarakat ini adalah untuk konsumsi pangan. Ketidakberdayaan itu ternyata secara instan bisa diatasi dengan program beras miskin (raskin). Dari penelitiannya menunjukkan bahwa program raskin secara signifikan bisa menurunkan tingkat kemiskinan di daerah tersebut.

Selain di daerah pesisir, daerah yang jauh dari pusat kota pun, seperti Kecamatan Pinogu, Kecamatan Bulango Ulu, dan Kecamatan Bone, tingkat keparahan kemiskinannya tinggi. Penyebabnya adalah distribusi pangan ke wilayah ini relatif sulit yang menyebabkan harga barang menjadi lebih tinggi sehingga sulit dijangkau dengan daya beli masyarakatnya. 

Dari hasil penelitian itu Hamim menunjukkan skenario kebijakan yang bisa diprioritas dalam penanganan kemiskinan di Kabupaten Bone Bolango, yakni:

1. Peningkatan ekonomi daerah melalui peningkatan investasi daerah dengan mendorong pembangunan infrastruktur.

2. Peningkatan tata kelola pemerintahan melalui aspek manajemen penanganan kemiskinan dengan memperjelas garis komando penanganan kemiskinan. 

3. Program pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan program ekonomi melalui peningkatan akses terhadap permodalan.

Tingkat Kemiskinan di Pesisir

Program prioritas itu memerlukan proses yang membutuhkan waktu yang tidak pendek. Namun langkah pertama bisa memanfaatkan dana transfer dari pusat (APBN) untuk memprioritaskan pengembangan atau membangun infrastuktur utama seperti jalan agar terjadi peningkatan akses ekonomi. Dengan infrastruktur jalan yang lebih baik distribusi hasil laut dan pertanian akan lebih lancar yang seharusnya bisa meningkatkan ekonomi di daerah-daerah tersebut dan masyarakatnya makin bisa diberdayakan.

Dalam hal kemiskinan di daerah pesisir, satu hal yang membutuhkan penelitian lebih lanjut adalah kemungkinan adanya ketimpangan konsumsi karbohidrat (dalam hal ini beras yang harganya kurang terjangkau) dengan konsumsi protein (hasil laut yang dihasilkan sendiri). Konsekuenasi dari ini tentu pada tingkat kesehatan masyarakatnya. Apakah masyarakat pesisir lebih sehat karena mengonsumi protein (dari hasil laut) yang lebih banyak?

Secara umum bisa dipahami jika konsumsi protein daerah pesisir lebih tinggi dibanding daerah yang jauh dari pesisir karena ketersediaan ikan. Namun dari beberapa penelitian sebelumnya, ternyata ada yang menunjukkan bahwa konsumsi protein masyarakat daerah pesisir tidak selalu lebih tinggi dibanding masyarakat yang tinggal daerah dataran tinggi atau dataran rendah (nonpesisir). Hal ini bisa terjadi karena faktor kebiasaan konsumsi pangan masyarakat yang kurang memperhatikan gizi dan juga distribusi variasi pangan.