Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
Indeks
About Us
Social Media

Ngabalin Marah Besar, Anak Buah Ganjar Pranowo Ditunjuk-tunjuk

Ngabalin Marah Besar, Anak Buah Ganjar Pranowo Ditunjuk-tunjuk Kredit Foto: Instagram/Ali Mochtar Ngabalin
Warta Ekonomi, Jakarta -

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin marah besar dengan pernyataan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) yang menyamakan kepemimpinan Presiden Joko Widodo dengan era Orde Baru yang dipimpin Presiden Soeharto yang dikenal otoriter itu. 

Ngabalin kesal lantaran YLBHI memakai  kasus kericuhan di Desa Wadas, Jawa Tengah sebagai salah satu indikator untuk menyandingkan Jokowi dan Soeharto.

Ngabalin  menegaskan Jokowi jelas tidak bisa disalahkan atas kekacauan yang  terjadi di desa Wadas lantaran ada kepala daerah yang menangani proyek yang berpolemik di Desa Wadas dalam hal ini adalah Bupati Purworejo Agus Bastian.

Baca Juga: Sebut Jokowi-PDIP Tebar Islamophobia, Gak Pakai Lama, Gerung Langsung Babak Belur Diseruduk Banteng

"Fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan, jangan karena kebencian kamu berlaku dzalim apa lagi pada kepala negara. Bagaimana mungkin kasus Wadas di Purworejo itu kau sejajarkan dengan pemerintahan Presiden Soeharto. Sementara di sana ada bupatinya," kata Ngabalin dilansir Populis.id dari laman Twitternya Rabu (16/2/2022).

Pernyataan YLBHI yang menyamakan gaya kepemimpinan Jokowi dengan Soeharto lanjut Ngabalin jelas tidak tepat, lagi pula Istana juga sudah mengirimkan tim ke lokasi untuk menyelesaikan persoalan ini, dia lantas meminta lembaga ini untuk turun langsung melihat kondisi di lapangan.

“Kenapa kau tidak turun langsung ke lokasi, supaya Anda bisa melihat dan menyaksikan apa yang sesungguhnya terjadi, karena Kepala Kantor Staf Presiden membentuk dua tim yang langsung turun ke lapangan dan memberikan input kepada kita dan kami melaporkan kepada presiden terhadap kejadian yang sesungguhnya," terangnya.

Adapun YLBHI  menyamakan era Jokowi dengan mas kepemimpinan Soeharto. Ada sejumlah alasan yang bikin lembaga ini menyandingkan keduanya.

“Mereka mengingkari mandat konstitusi dengan mengabaikan keadilan sosial dan kemanusiaan yang adil dan beradab!” demikian yang disampaikan YLBHI melalui akun Instagramnya.

YLBHI memandang pembangunan di era Jokowi dengan Soeharto sama-sama menyingkirkan keadilan bagi masyarakat. Alih-alih menyebut kalau pembangunan yang dilakukan akan bermanfaat bagi publik, pada fakta di lapangan tidak sedikit masyarakat yang akhirnya dikorbankan supaya pembangunan tetap berjalan.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Rosmayanti

Bagikan Artikel: