Menparekraf Akan Usut Tuntas Mafia Pengurusan Visa Cepat untuk Liburan ke Bali

Warta Ekonomi, Jakarta -

Pemerintah segera mengusut tuntas mafia pengurusan visa cepat untuk liburan ke Bali. Pasalnya banyak laporan dari pelaku perjalanan luar negeri (PPLN) WNA yang merasa dirugikan oleh oknum.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan, keprihatinannya atas dugaan adanya mafia visa yang mematok harga mahal untuk pembuatan visa bagi wisatawan mancanegara yang ingin liburan ke Bali. 

Baca Juga: DPR Desak Polri Tuntaskan Kasus Mafia Tanah yang Makin Merajalela

"Gubernur Bali membenarkan dan melaporkan adanya mafia karantina di Bali dan permainan e-visa pada Kamis 17 Februari 2022. Pada intinya saya sangat menyayangkan adanya mafia karantina yang mematok harga visa di atas harga yang telah ditetapkan," kata Menparekraf Sandiaga dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (22/2/2022).

Menurutnya, Banyak laporan dari pelaku perjalanan luar negeri (PPLN) WNA yang merasa dirugikan oleh oknum yang diduga melakukan praktik ‘mafia karantina’. Perbuatan oknum tersebut  selain merugikan para PPLN WNA juga mencoreng pariwisata Indonesia di mata dunia.

Sandiaga menyampaikan bahwa Kemenparekraf bersama instansi terkait akan mengusut tuntas dan memberikan sanksi berat kepada mereka yang melanggar regulasi pemerintah. 

"Dalam waktu dekat saya akan berkunjung ke Bali dan membahas masalah ini dengan Gubernur Bali. Kami juga akan tegas mengusut tuntas dan kami akan memberikan sanksi yang berat bagi para pelanggar atau pelaku mafia karantina dan mafia visa. Bareskrim dan Polri telah membentuk tim khusus untuk penyelidikan karena ini pesan khusus Presiden agar citra pariwisata kita terjaga," ujarnya.

Baca Juga: Komisi IV Minta Masyarakat Ikut Terlibat Pantau Pergerakan Mafia Pupuk

Dalam hal ini, Kemenparekraf bersama dengan sejumlah K/L seperti Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Satgas COVID-19, Digital Transformation Office Kementerian Kesehatan, hingga Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), saat ini juga sedang membentuk help desk bagi wisatawan mancanegara. Tujuannya, agar tidak terjadi masalah serupa.