Soal Penundaan Pemilu Ssst... Katanya Ada yang Ngeper Anies Nyapres Tuh

Warta Ekonomi -

Wacana penundaan Pemilu 2024 membuat para relawan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan angkat bicara. Kebanyakan meminta Anies taat konstitusi. Artinya, jika jabatan gubernur juga diperpanjang, lebih baik mundur.

“Supaya tidak mencederai demokrasi dan konstitusi, sesuai jadwal saja yang sudah ditentukan KPU,” kata Ketua Umum Gerakan Persaudaraan Muslim Indonesia (GPMI) Syarief Hidayatullah kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Baca Juga: Wacana Penundaan Pemilu 2024, Imin Cs Bisa Mendadak Mingkem Dengar Omongan Ngabalin, Menohok Banget!

Sebagai relawan Anies, GPMI curiga wacana ini dilontarkan pihak-pihak yang takut dengan elektabilitas Anies yang tak terbendung. Apalagi wacana ini dilontarkan tokoh-tokoh ketua umum partai politik yang elektabilitasnya masih jauh di bawah Anies.

Syarief mengklaim, hampir dalam semua survei, elektabilitas Anies selalu tinggi. Apalagi, relawan Anies semakin meluas dan deklarasi hampir setiap hari di berbagai wilayah.

“Kalau diundur Anies akan kehilangan momentum. Tapi, partai semakin matang menyiapkan calonnya yang masih mentah. Tapi kalau sudah digariskan, Anies mau bertarung kapanpun, pasti menang,” tuturnya.

Dikatakan, bila penundaan Pemilu berdampak pada perpanjangan jabatan Anies sebagai Gubernur DKI Jakarta, relawan akan menyarankan jagoannya itu mundur. “Jangan jadi salah satu pihak yang ikut menciderai demokrasi yang susah payah dibangun,” harapnya.

Serupa, relawan Anies lainnya, Geisz Chalifa juga menegaskan, Anies akan mundur jika jabatan kepala daerah diperpanjang imbas Pemilu ditunda.

“Kalaupun ada regulasinya perpanjangan itu, Anies akan berhenti dan selesai Oktober 2022. Tidak akan memperpanjang jabatannya apabila tidak melalui mekanisme sesuai ketentuan,” tutur Geisz kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Sebelumnya, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demorkasi (Perludem) menduga wacana penundaan Pemilu 2024 akan diiringi tawaran perpanjangan masa jabatan kepala daerah yang habis pada 2022 dan 2024. Ini supaya penundaan Pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden mendapat dukungan semua pihak. Termasuk oleh kepala daerah.

“Bisa saja diberi gula-gula, oke untuk kepala daerah juga diperpanjang. Sampai kemudian Pilkada serentaknya terlaksana. Bisa saja diundur misalnya sampai 2027 atau 2026,” kata anggota Dewan Pembina Perludem, Titi Anggraini, belum lama ini.