Minyak Goreng Langka, Komisi VI DPR Duga Rantai Pasokannya Bermasalah

Deddy mengaku heran, karena total produksi CPO nasional mencapai 49 juta ton per tahun. Sedangkan kebutuhan baku dalam negeri hanya sekitar 10 persen. Artinya lanjut dia, hanya butuh sedikit di atas 5 juta ton pertahun, tetapi malah tidak bisa terpenuhi.

"Bahkan bila ditambahkan dengan kebutuhan CPO untuk program B30 yang mencapai sekitar 9 juta ton, produksi kita masih sangat aman. Jika pun pengusaha dan eksportir CPO dikenakan kewajiban DMO 30 persen, mereka tetap akan untung karena harga internasional masih sangat tinggi mencapai Rp15.000/kg," jelasnya.

Baca Juga: Gelar Operasi Pasar, Pemkab Sukoharjo Sediakan 4.800 Liter Minyak Goreng

Atas persoalan ini, dia berharap Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian serta Kementerian ESDM bisa mencari solusi bersama-sama stakeholder terkait dan para pelaku industri. Duduk bersama untuk menyelesaikan persoalan minyak goreng, terutama jelang Ramadan ini.

"Persoalan ini sudah terlalu lama tidak terselesaikan, sungguh memalukan. Sengkarut ini merugikan semua pihak, mulai dari hulu hingga ke hilir, konsumen dan bahkan negara secara tidak langsung juga dirugikan," jelas legislator dari daerah pemilihan Kalimantan Utara tersebut.

Menurutnya Kemendag harus bisa memberi solusi. Kata dia, terkuncinya ekspor CPO itu tidak hanya merugikan pengusaha sawit, tetapi juga merugikan penerimaan negara. Ketiadaan minyak goreng juga merugikan pedagang dan pelaku ekonomi, baik yang besar, menengah maupun yang kecil.

"Saya meminta Kemendag dan Menteri Perdagangan buka-bukaan, apa masalahnya hingga hampir 3 bulan lebih kelangkaan minyak goreng masih terus terjadi. Seberapa efektif kebijakan DMP, DPO, HET dan pelarangan ekspor dalam memulihkan struktur produksi dan perdagangan komoditas ini? Apakah benar-benar tidak ada cara yang efektif dan sistemik untuk mengurangi benang kusut yang ada? Sampai kapan masalah ini akan teratasi, ini harus dijawab oleh Kementerian Perdagangan," pungkas Deddy.