Mendikbudristek Raih Penghargaan Adicita Sewaka Pertiwi dari Menteri PANRB

“Saya yakin teman-teman unit pelaksana teknis (UPT) para satker semuanya berlomba-lomba memberikan layanan terbaik bagi para pengguna layanan dan evaluasi layanan publik ini merupakan motovasi buat kita semuanya untuk bisa memberikan layanan terbaik kepada masyarakat,” tutur Nugraheni.    

Menteri PANRB, Tjahjo Kumolo hadir secara langsung memberikan penghargaan kepada instansi pemerintah yang berhasil meraih predikat A atau Pelayanan Prima. Mengutip instruksi Presiden Joko Widodo bahwa setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) harus mempunyai orientasi yang sama, yaitu memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. Menurut Presiden, ASN harus memiliki jiwa melayani serta membantu masyarakat.  

“Definisi BerAKHLAK adalah berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif,” sebut Menteri Tjahjo.  

Pada kesempatan yang sama, Deputi bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB, Diah Natalisa menyampaikan pemberian pengharaan pelayanan publik bertujuan untuk mempublikasikan secara luas atas prestasi yang sudah dicapai oleh unit penyelenggara pelayanan publik.  

“Sehingga diharapkan akan memicu persaingan positif dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik, serta untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik,” ujar Diah Natalisa.  

Pada tahun 2021 telah dilaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap 548 instansi pemerintah daerah baik kabupaten/kota dan provinsi, serta 84 kementerian/lembaga. Pada pemerintah provinsi, evaluasi ini dilakukan pada Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Sedangkan pada pemerintah kabupaten dan kota, evaluasi dilakukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dan DPMPTSP. 

Pelaksanaan evaluasi pelayanan publik menekankan penilaian pada enam aspek yang mendorong unit penyelenggara pelayanan publik untuk dapat memberikan layanan yang prima. Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 tahun 2017, enam aspek tersebut adalah kebijakan pelayanan, profesionalisme SDM, sarana prasarana, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi dan pengaduan, serta inovasi pelayanan publik.