Soal Masa Jabatan Jokowi, Luhut Sesumbar: Kalau Ditambah 3 Tahun, Mungkin Sekali RI Akan Lebih Baik

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan, akhirnya blak-blakan soal wacana penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Luhut dalam kapasitas pribadi memandang, apabila masa jabatan Presiden Joko Widodo diperpanjang 3 tahun, Indonesia akan lebih baik.

“Kalau ditambah tiga tahun, mungkin sekali, akan lebih baik. Sekali (tambah tiga tahun),” kata Luhut dalam sebuah wawancara di kanal YouTube Deddy Corbuzier, dikutip Sabtu (12/3/2022).

Baca Juga: Balas Klaim Luhut Soal Pemilih Demokrat-Gerindra-PDIP, Tokoh NU: Nih Orang Ambisi Banget...

Menurut Luhut, alasan penambahan tiga tahun masa pengabdian Jokowi karena kinerjanya yang dinilai baik, pribadinya, capaian yang bergerak naik, hingg situasi yang terjadi sekarang ini.

Lebih lanjut Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves) itu mengatakan saat ini adanya wacana perpanjangan jabatan Presiden Jokowi ini adalah bagian dari demokrasi.

“Ada wacana-wacana macam-macam di publik itu bagian dari demokrasi,” ujarnya.

Luhut juga mengaku dirinya memiliki data dari rakyat Indonesia yang menginginkan agar Pemilu 2024 ditunda pelaksanaanya. Sehingga wacana penundaan Pemilu ini berdasarkan suara dari rakyat Indonesia.

“Kita kan punya big data, dari big data itu 110 juta itu macam-macam, dari Facebook dan segala macam, karena orang main Twitter kira-kira 110 juta,” bebernya.

Dari big data tersebut masyarakat kelas menengah ke bawah menginginkan tidak ingin adanya kegaduhan politik di Indonesia akibat Pemilu 2024. Bahkan masyarakat takut adanya pembelahan, seperti yang terjadi di Pilpres 2019 lalu.

Lebih jauh dikatakan Luhut, dari big data tersebut masyarakat juga tidak ingin Indonesia dalam keadaan susah akibat pandemi Covid-19, namun malah menghaburkan uang demi penyelenggaran Pemilu 2024.

Pasalnya menurut Luhut, Pemilu dan Pilkada serentak 2024 bisa menghabiskan anggaran negara sebesar Rp 110 triliun.

“Sekarang lagi gini-gini sekarang kita coba tangkap dari publik, itu bilang kita mau habisin Rp 110 triliun lebih untuk memilih ini keadaan begini, ngapain sih. Rp 110 triliun untuk Pilpres dengan Pilkada, kan serentak. Nah itu yang rakyat ngomong,” tegasnya.