Gus Halim: 40% Dana Desa Untuk BLT Prinsipnya Fleksibel dan Sesuai Kebutuhan Rill Desa

Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar mengatakan, kembali menegaskan penggunaan alokasi 40% dana desa untuk Bantuan Langsung Desa (BLT) tetap fleksibel dan sesuai dengan kebutuhan riil di masing-masing desa.

Dengan demikian jika penerima BLT tidak sampai 40% bisa dialihkan ke desa yang masih membutuhkan atau diperuntukkan ke hal lain seperti pembangunan infrastruktur desa.

Baca Juga: Gandeng BKPM, Gus Halim Permudah Kerja Sama BUM Desa dan Investor

“Merujuk pada analisa BPKP. Kelebihan Dana Desa bisa untuk desa yang membutuhkan atau untuk membiayai infrastruktur. Alternatif kedua, setelah penerima BLT tidak sampai 40 persen maka dikembalikan ke desa dan dialihkan untuk prioritas penggunaan lain di desa,” tegas Abdul Halim Iskandar dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (16/2/2022).

Menurutnya, alokasi 40% dana desa untuk BLT merupakan bagian dari upaya pengentasan kemiskinan ekstrem di desa. Sedangkan untuk mencapai target 0% di tahun 2024, aksi pengentasannya harus berdasarkan data mikro SDGs desa.

Oleh karena itu, pendampingan dan Penguatan Desa diperlukan agar desa kompeten mengidentifikasi kebutuhan desa terutama dalam hal pengentasan kemiskinan ekstrem serta prioritas pembangunan infrastruktur desa.

“Harus sesuai kebutuhan rill desa. Sehingga kemiskinan ekstrem dan kebutuhan infrastruktur desa bisa tertangani. Tapi Bupati tidak boleh telat melaporkannya pada batas akhir Mei 2022 karena bakal diambil alih Kemenkeu," ujar Gus Halim. 

Untuk diketahui, kunjungan Bupati Simalungun Radiapoh Hasiholan Sinaga adalam dalam rangka meminta arahan terkait alokasi 40% Dana Desa untuk BLT. Menurutnya, sebagian besar dari 32 Kecamatan dinilai sudah tidak layak lagi menerima bantuan dari Pemerintah, termasuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari Dana Desa. Oleh karena itu, Bupati meminta arahan dan solusi agar alokasi 40% untuk BLT bisa dimanfaatkan untuk keperluan lainnya. Pasalnya Menurut Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 mewajibkan alokasi 40 persen dari Dana Desa untuk BLT. 

Baca Juga: Gus Halim: Kawasan Transmigrasi Harus Segera Disulap Jadi Pusat Ekonomi Baru

“Kami meminta kebijakan dan solusi karena ada peruntukkan lebih baik ketimbang untuk bantuan," katanya.