Pemerintah Harus Turun Tangan Untuk Bantu BUMN Atasi Dampak Perang Rusia-Ukraina

Warta Ekonomi, Jakarta -

Perang antara Rusia dan Ukraina membuat harga minyak dunia melonjak cukup tinggi dan beberapa barang pokok produksi dapat terganggu pasokanya yang berpotensi mengganggu perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Kondisi itu sudah seharusnya dapat menjadi perhatian pemerintah maupun perseroan untuk memitigasi dampak secara luas akan konflik dua negara Eropa tersebut. 

Baca Juga: Garap Pasar Kargo dan Logistik, MDI Ventures Sinergikan Startup dan BUMN

Direktur Center of Economic and Law Studie (Celios), Bhima Yudhistira, mengatakan ada beberapa langkah untuk memitigasi dampak ke BUMN. 

"Kalau BUMN-nya terkait ke penyaluran energi seperti BBM, gas, dan listrik (Pertamina, PLN) sebaiknya memang ketika pemerintah memutuskan ditengah naiknya harga minyak mentah diatas 100 USD per barel pemerintah memutuskan BBM dan Tarif Dasar Listrik tidak mengalami penyesuaian terutama untuk jenis pertamax pertalite maka pemerintah harus konsisten memberikan dana kompensasi," ujar Bhima saat dikonfirmasi WartaEkonomi, Rabu (16/3/2022).

Bhima mengatakan, hal tersebut perlu dilakukan untuk menjaga cashflow dari perusahaan pelat merah tetap terjaga. Menurutnya, dana kompensasi ini dapat menanggung selisih untuk harga keekonomian dengan harga jual. 

"Jadi selisih itu yang harus ditanggung APBN untuk dana kompensasi, untuk menjaga cashflow BUMN agar tetap sehat kemudian juga beban utangnya bisa ditahan atau ditekan, jadi tidak ada financial distrees, financial distres berarti tekanan keuanganya bisa direduksi," ujarnya.

Sementara itu, untuk BUMN yang mengandalkan barang impor untuk pengolahan bahan baku ini bisa mengambil langkah untuk mendorong subtitusi barang impor melalui rekanan produsen lokal.

Selain itu, jika tidak dapat mencari dengan cepat menurutnya perseroan harus cepat mencari negara alternatif selain dari Rusia dan Ukraina yang bisa memberikan kepastian harga dan biaya produksi yang jauh lebih murah dalam jangka panjang.

"Misalnya ketergantungan terhadap besi dan baja untuk BUMN konstruksi kan impor besi bajanya dari rusia cukup besar dia harus switching untuk mencari negara lain yang lebih potensial," ujar Bhima. 

Lebih lanjut, Bhima mengatakan hal yang harus dilakukan oleh perusahaan pelat merah yang terdampak perang adalah harus dapat melakukan efisiensi di segala lini untuk menjamin bahwa kenaikan bahan baku kenaikan biaya produksi ini tidak membuat rugi konsumen atau masyarakat.

Baca Juga: Lonjakan Harga Minyak Dunia, Stafsus Menteri BUMN: Orang Kaya Harusnya Malu Pakai Pertalite

"Maka BUMN-nya harus melakukan berbagai perubahan atau perombakan proses produksi dan operasional agar lebih murah," tutupnya.