HIPKI, Wadah Komunikasi Pelaku Usaha Tambang Kuarsa Indonesia

Sejumlah pelaku usaha tambang kuarsa Indonesia sepakat membentuk perkumpulan yang diberi nama Himpunan Penambang Kuarsa Indonesia (HIPKI). Perkumpulan ini diharapkan mampu menjadi wadah komunikasi bagi pelaku usaha tambang kuarsa profesional yang responsif terhadap isu-isu perlindungan lingkungan dengan penerapan prinsip-prinsip good mining practice dan sustainable development secara konsisten.

Selain membentuk perkumpulan, mereka juga sepakat menunjuk Rezki Syahrir sebagai Pengawas, Ady Indra Pawennari sebagai Ketua Umum, Syahrul Ramadhan sebagai Sekretaris Jenderal dan Probo Radityo sebagai Bendahara Umum.

Baca Juga: Mutu dan Kelayakan Stok Vaksin Sesuai Standar Internasional, Masyarakat Jangan Khawatir

“Perkumpulan ini kami bentuk sejak tanggal 1 Maret 2022 dan Alhamdulillah, hari ini pengesahannya sudah kami terima dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia,” ungkap Pengawas HIPKI, Rezki Syahrir dalam keterangan persnya Rabu (16/3/2022).

Keputusan tentang pengesahan pendirian Perkumpulan Himpunan Penambang Kuarsa Indonesia ditandatangani oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Cahyo Rahadian Muzhar atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0002450.AH.01.07.Tahun 2022 tanggal 15 Maret 2022.

Menurut Rezki, penunjukan Ady Indra Pawennari sebagai Ketua Umum HIPKI merupakan kesepakatan sejumlah pelaku usaha tambang kuarsa dari berbagai daerah di Indonesia. Ady adalah sosok yang ikut menggagas agar kuarsa yang bersumber dari pasir alam dapat diekspor sehingga berkontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan devisa negara.

“Rekam jejaknya cukup bagus. Sewaktu menjadi Tenaga Ahli Bupati Lingga, Kepulauan Riau Bidang Investasi, beliau konsisten memperjuangkan agar pasir kuarsa bisa dikelola dengan baik untuk membuka lapangan pekerjaan, menggerakkan perekonomian lokal untuk mendongkrak PAD dan itu bisa dibuktikan. Pasir kuarsa dari Kabupaten Lingga tersebut bahkan telah berhasil diekspor, artinya telah memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan oleh Pemerintah,” katanya.

Konsistensi Ady memperjuangkan penambangan dan pengolahan pasir kuarsa hingga bisa diekspor telah sangat membantu masyarakat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Lingga dalam menghadapi krisis ekonomi saat pandemi. 

“Ini terbukti, pada saat pandemi Covid-19 mewabah di Indonesia, Kabupaten Lingga satu-satunya daerah di Kepulauan Riau yang surplus PAD karena keberhasilannya mengekspor pasir kuarsa ke China. Ini tak lepas dari peran Ady. Karena itu, teman-teman memberikan amanah itu kepadanya,” beber Rezki yang baru menyelesaikan pendidikan S3 bidang Tata Kelola Sumberdaya (resource governance) di Inggris.    

Apalagi, sambung Rezki, di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sudah diatur dalam ketentuan umum bahwa pajak mineral bukan logam dan batuan menjadi kewenangan daerah dimana barang tambang tersebut diambil.