Ahli Sikat Habis Pemerintah Soal Minyak Goreng: Tidak Kompeten dan Gagal Lawan Oligarki!

“Dulu begitu Jokowi bilang Indonesia mau G30 eropa menarik embargonya. Diundurkan jadi 2029. Eropa tahu efeknya kalau Indonesia tarik untuk G30. Harga sawit akan naik membuat harga vegetable oil yang lain juga akan ikut naik. Indonesia ga sadar kalau Indonesia mempunyai power. Politik ekonomi sawit harus dikelola dengan baik. Untuk itu semua harus dapat duduk sama-sama. Semua orang harus mendapat benefit yang sama mulai dari petani, pengusaha sampai emak-emak. Harus benar-benar dihitung dan dijadikan alat diplomasi dalam situasi seperti ini. Indonesia tidak mungkin bisa menjadikan alat diplomasi jika Indonesia tidak pernah diberikan informasi yang clear tentang neraca sawit dan step-step yang mau diambil oleh pemerintah. Jadi berhentilah bermain-main (test case), lebih baik ini dibicarakan secara strategis dan kemudian dihitung benar dampak globalnya sehingga Indonesia bisa dapat apa. Juga mendapatkan benefit yang lain. Begitu juga batubara.” Kata Ahmad Alamsyah Saragih yang juga disampaikan dalam diskusi Zoominary dengan tema yang sama.

Baca Juga: Stok Minyak Goreng Sudah Banyak, Mendag Lutfi Yakin Harga Akan Segera Turun

Kebijakan Pemerintah Salah Kaprah

Anthony Budiawan, PEPS Indonesia memaparkan bagaimana pemerintah salah kaprah dalam mengatasi permasalahan kenaikan harga karena tidak mengerti permasalahan.

“Pemerintah gagal antisipasi kenaikan harga pangan. Dan sekarang diserahkan kepada mekanisme pasar dimana ini akan mencekik rakyat.

Kenaikan dari komoditas ini sudah dari tahun lalu. Sebelum perang juga sudah naik.

Pemerintah merasa bangga mengatakan bahwa ekonomi sudah bangkit, tercermin dengan surplus transaksi berjalan. Memang surplusnya sangat besar. Lebih dari 30milyar. Tapi itu milik pengusaha, hasil dari ekspor batu bara, sawit dan sebagainya. Jadi dolar ini milik pengusaha. Kalo pemerintah membanggakan APBN sudah bagus tapi tidak mengantisipasi dilain pihak, kenaikan harga ini membebani masyarakat. Indonesia bisa melihat harga BBM dan Gas jadi naik sedemikian rupa karena tidak di antisipasi. Jadi pemerintah sekarang mengantisipasinya dengan melepas ke mekanisme pasar.

Pemerintah kalau tidak mau mengeluarkan subsidi yang terjadi adalah barangnya langka/dihilangkan. Begitu juga minyak goreng. Subsidi yang diambil dari BPDPKS yang harusnya untuk peremajaan, tapi sudah dibuat subsidi untuk Bio Fuell yang sudah mencapai 100trilyun lebih. Dananya tinggal sedikit. Jadi begitu mau dibuat subsidi minyak goreng dananya tidak cukup. Mereka khawatir itu tidak bisa dibayar, dan mekanismenya pun tidak jelas maka barang itu diselundupkan ke luar negeri. Yang menyedihkan Mendag tidak bisa mengantisipasi, tidak mengerti  permasalahan, tapi tuduhannya macam-macam. Diantaranya warga menimbun minyak goreng, kenaikan kedelai karena masalah babi di Cina yang mengkonsumsi kedelai, dan lain-lain, dan kemudia mengatakan bahwa dia tidak bisa melawan mafia. “

Baca Juga: Kapolri Terbang Langsung ke Bali Tinjau Pabrik Minyak Goreng

“Yang terjadi adalah DMO dilepas yang secara konstitusi menyalahi UUD pasal 33. Itu diperlukan untuk di dalam negeri. Jadi sudah jelas Indonesia itu sekarang dikuasai oleh Oligarki” ujar Anthony Budiawan dalam diskusi Zoominary dengan tema yang sama.