Kredit Foto: Warta Ekonomi
Sebagai wakil rakyat, kata Gobel, dirinya berkali-kali mengingatkan tentang keharusan pemihakan terhadap produk dalam negeri. Bahkan ia pernah mempertanyakan efektivitas Penyertaan Modal Negara ke banyak BUMN yang bernilai triliunan terhadap penggunaan produk dalam negeri.
"Jangan malah untuk impor, memperkaya negara lain, dan menyejahterakan buruh negara lain. Ini benar-benar mengkhianati amanat Pembukaan UUD 1945," katanya.
Baca Juga: Polemik Minyak Goreng Kian Jadi, Gobel Sentil Pemerintah: Negara Kalah dan Gagal!
Gencarnya pembangunan infrastruktur, kata Gobel, juga jangan sampai menjadi instrumen untuk impor seperti pembelian baja, semen, peralatan, kabel, listrik, dan sebagainya.
"Demikian juga dengan pembangunan IKN Nusantara. Jangan sampai impor lagi. Di negara manapun pembangunan itu jadi momentum untuk menjadi mesin penggerak berbagai hal," katanya.
Jika kegemaran impor ini tak dihentikan, kata Gobel, maka hal itu sebetulnya sedang memperlemah diri sendiri.
"Bukan saja kaki-kaki bangsa dipatahkan, tapi juga jiwa bangsa sedang dibusukkan. Karena rakyat kehilangan harapan, dan penyelenggara sedang menjadi penadah dari praktik mental gampangan dan bukan tidak mungkin bagian dari pembiakan korupsi," katanya.
Pada sisi lain, kata Gobel, pembangunan itu tak semuanya berasal dari pajak tapi juga dari pinjaman negara maupun swasta.
Baca Juga: Suara Lantang Rachmat Gobel: Tak Ada Mafia Minyak Goreng
"Akhirnya kita tidak dapat nilai tambah apapun dari utang itu. Jadi nanti kita jadi seperti budak yang harus menggadaikan dirinya untuk bertahan hidup. Para pendiri bangsa tidak mendirikan negara ini untuk menjadi budak modern tapi untuk kejayaan dan kemakmuran seluruh rakyat. Indonesia bukan milik elitenya, tapi milik seluruh anak bangsa. Pak Presiden sangat menghayati semangat para pendiri bangsa," katanya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Aldi Ginastiar
