Bappenas: Penguatan Literasi Meningkatkan Kemampuan untuk Kesejahteraan

Sementara, Direktur Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerjasama, Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Kemendagri, Prabawa Eka Susanta mengatakan program perpustakaan daerah dan literasi dibina dan dikembangkan melalui dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat (GWPP), kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.

Baca Juga: Resmi Ditutup, Ini Sederet Poin Penting Rekomendasi Rakornas Perpustakaan Tahun 2022

"Kegiatan ini merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dalam bentuk kegiatan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang merupakan tugas dan wewenang GWPP. Namun pembinaan kepada masyarakat yang dilibatkan dalam kegiatan layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial bukan merupakan tugas dan wewenang GWPP," ungkap dia.

Tindak lanjut penanganan isu pelaksanaan tugas pembantuan diterapkan dengan melakukan sosialisasi kepada Kementerian/Lembaga atas rekomendasi menteri keuangan tentang keseimbangan pendanaan di daerah untuk mendorong percepatan penyampaian indikasi program dan kegiatan, percepatan penetapan peraturan menteri, DIPA dan petunjuk teknis.

Baca Juga: Hadiri Rakornas Bidang Perpustakaan 2022, Menko PMK Inginkan Pemerataan Perpustakaan di Indonesia

"Mendorong terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan program/kegiatan baik dengan K/L di tingkat pusat maupun dengan Pemerintah Daerah sebelum penyusunan Rencana Kerja K/L dalam rangka sinergi kebijakan Tugas Pembantuan, melalui kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) daerah maupun nasional," tutup dia.