Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa (kiri) mengikuti Rapat Kerja dengan DPD di gedung DPD, Jakarta, Selasa (8/2/2022). Rapat kerja tersebut membahas hal-hal terkait pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43/2008 tentang wilayah negara yang meliputi wilayah kedaulatan dan wilayah yurisdiksi NKRI serta pengelolaan batas-batas wilayah RI. | Kredit Foto: Antara/Muhammad Adimaja
Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa membuat kebijakan baru terkait proses rekrutmen prajurit. Salah satunya membolehkan keturunan PKI mendaftar jadi prajurit TNI.
Kebijakan ini pun mendapat apresiasi dari pengamat militer dan intelijen Ridlwan Habib. Ia mengapresiasi terobosan dan kebijakan Jenderal Andika Perkasa dalam proses rekrutmen prajurit.
Baca Juga: Panglima TNI Putuskan Keturunan PKI Bisa Jadi Prajurit, Pengamat: Memang Harusnya Begitu!
"Kebijakan ini sebuah terobosan yang cerdas. Jenderal Andika memberikan harapan terhadap putra putri bangsa, yang ingin mengabdi sebagai anggota TNI, tanpa memandang status keturunan," kata Ridlwan, Kamis (31/3/2022).
Andika Perkasa membuat tiga terobosan dalam Rapat Koordinasi Penerimaan Prajurit TNI Tahun 2022, yakni penghapusan tes renang, peniadaan tes akademik, serta penghapusan larangan keturunan anggota PKI sebagai calon prajurit TNI.
Dengan kebijakan tersebut, Ridlwan mengatakan seluruh anak muda Indonesia memiliki hak sama untuk mengikuti seleksi penerimaan prajurit TNI, tanpa memandang suku, agama, dan asal usul orang tua.
"Dari sisi perhitungan teknis, kalau calon prajurit usia 17 tahun, maka ayah ibunya diperkirakan paling muda usia 40 tahun, artinya lahir di tahun 1981. Sudah tidak ada lagi PKI di tahun itu," kata Direktur Lembaga Strategi Inteligensia Indonesia tersebut.
Sehingga, menurut dia, kebijakan Andika sudah tepat dari sisi undang-undang maupun dari teknis perhitungan.
"Saya yakin sistem seleksi juga tetap menjaga agar tidak ada paham komunisme yang bisa menyusup masuk ke TNI. Pada wawancara mental ideologi nanti pasti juga tetap tersaring," katanya.
Di era dunia yang makin maju, lanjutnya, paham komunisme, marxisme, dan leninisme bisa ditangkal dengan wawancara mendalam terhadap calon prajurit yang mendaftar.
"Ada teknik khusus psikologi militer yang bisa menyaring itu," tambahnya.
Dia juga mengapresiasi kebijakan penghapusan tes renang sebagai syarat kelulusan seleksi prajurit TNI. Menurut dia, ada anak muda yang secara geografis tidak memungkinkan belajar berenang.
Baca Juga: Soal Keturunan PKI Bisa Jadi Prajurit TNI, Kader Demokrat: Sudah Seharusnya!
"Itu nanti juga bisa dipelajari di akademi militer jika sudah diterima," ujarnya
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Aldi Ginastiar
Tag Terkait:
