Jendral TNI Andika Perkasa Perbolehkan Keturunan PKI Jadi TNI, Ini Tanggapan Gatot Nurmantyo

Sebelumnya Panglima TNI, Jenderal TNI Andika Perkasa mengizinkan anak cucu keturunan anggota Partai Komunis Indonesia untuk mendaftar Seleksi Penerimaan anggota TNI dari berbagai jenjang, mulai dari Tamtama, Bintara, Akademi TNI ataupun prajurit karir, Kamis (31/03).

Dalam sebuah rapat koordinasi penerimaan prajurit TNI periode 2022 yang dipimpin langsung oleh Andika, ia juga mengubah dua aturan lain terkait syarat penerimaan anggota TNI yaitu tes akademik dan tes renang. 

Hal itu disampaikan dalam rapat dengan panitia penerimaan pusat prajurit TNI Tahun Anggaran 2022. Menurut Jenderal Andika, TAP MPRS Nomor 25 tahun 1966 tentang larangan PKI dan ajaran komunisme, leninisme dan marxisme tidak bisa dijadikan dasar untuk melarang anak keturunan anggota PKI mendaftar anggota TNI.

Baca Juga: Keturunan PKI Bisa Daftar Prajurit TNI, Mardani Ali Sera: Ini Isu Sensitif, Masyarakat Trauma

"Sampai MPRS Nomor 256, pertama menyatakan PKI sebagai organisasi terlarang, tidak ada kata-kata anderbon segala macem menyatakan komunisme, leninisme, marxisme sebagai ajaran terlarang itu isinya. Ini adalah dasar hukum, ini legal ini, tapi tadi yang dilarang itu PKI oke satu, kedua adalah ajaran komunisme marxisme leninisme itu yang tertulis. keturunan ini melanggar TAP MPRS apa? Dasar hukum apa yang dilanggar oleh dia? Jadi jangan kita mengada-ada. Saya orang yang patuh peraturan perundangan ingetin kalau kita melarang pastikan kita punya dasar hukum," tegasnya.

Menaggapi hal tersebut, Panglima TNI periode 2015-2017 Jenderal TNI purnawirawan Gatot nurmantyo mengatakan dalam membuat pernyataan pernyataan strategis dan sensitif pasti harus melakukan diskusi di tingkat dan angkatan masing masing serta melalui prosedur yang panjang.

"Dalam hal ini pernyataan Panglima Andika Perkasa, perlu diingatkan lagi bahwa TNI sangat humanis, tentara rakyat dan berasal dari rakyat serta bersama sama rakyat. sehingga TNI menjadi pemersatu dan penjaga ideologi negara," katanya saat dihubungi tim Warta Ekonomi, Sabtu (02/03).