Kabar Gembira Gaji di Bawah Rp3,5 Juta Akan Dapat Subdisi Upah Pemerintah

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, mengatakan sebanyak 8,8 juta pekerja dengan gaji di bawah Rp3,5 juta akan mendapat Bantuan Subsidi Upah (BSU).

Ia menambahkan bahwa pihaknya ditugaskan Presiden Joko Widodo saat Sidang Kabinet Paripurna terkait antisipasi situasi dan perkembangan ekonomi dunia di Istana Negara, Selasa (5/04).

Baca Juga: Simak Ini! Jokowi Instruksikan BLT Cair Lagi, Ada Tambahan Minyak Goreng dan Subsidi Upah

"Berdasarkan arahan Bapak Presiden [Joko Widodo], program Bantuan Subsidi Upah [BSU] akan terus dimatangkan untuk diberikan kepada 8,8 juta tenaga kerja dengan syarat gaji kurang dari Rp3,5 juta, dan ini dalam waktu dekat akan diumumkan, yang direncanakan sebesar Rp1 Juta dan akan diberikan dalam dua kali penyaluran," kata Airlangga dalam keterangan resmi, Selasa (5/4/2022).

Ia mengungkapkan skema BSU untuk pekerja dengan gaji di bawah Rp3,5 juta merupakan bagian dari Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PCPEN) Tahun Anggaran 2022. Realisasi anggaran PCPEN per 1 April 2022 sebesar Rp29,3 triliun atau 6,4% dari alokasi Rp455,62 triliun.

"Kinerja PCPEN tahun ini didorong oleh penanganan klaster perlindungan masyarakat dan sektor kesehatan, terutama untuk mempercepat vaksinasi dan meningkatkan pemulihan ekonomi di setiap daerah. Di mana Penguatan pemulihan ekonomi, realisasinya sebesar Rp5,02 triliun [2,8 persen alokasi], utamanya untuk program pariwisata, pangan, subsidi/IJP UMKM, dan insentif perpajakan," imbuhnya.

Baca Juga: Rawan Diselewengkan, Penyaluran BLT Minyak Goreng Harus Tepat Sasaran

Lebih lanjut terkait anggaran kesehatan, Airlangga mengatakan realisasinya sebesar Rp1,55 triliun (1,3% dari kuota), terutama untuk insentif pajak vaksin dan alat kesehatan serta penanganan Covid-19 oleh dana desa.

Sementara itu, kata dia, penguatan pemulihan ekonomi ini juga dilakukan dengan beberapa program, seperti PKH, Kartu Sembako, Kartu Prakerja, BLT Desa, dan Bantuan Tunai PKLWN sebagai langkah antisipasi kenaikan harga komoditas secara global.

"Untuk realisasi anggaran perlindungan masyarakat sebesar Rp22,74 triliun (14,7 persen alokasi), khususnya untuk Program PKH, Kartu Sembako, Kartu Prakerja, BLT Desa, dan Bantuan Tunai PKLWN," tutup dia.