Blak-blakan Sebut Klaim Big Data Luhut Sampah, Politikus PDIP: Such A Bullshit!
Kredit Foto: Antara/Budi Candra Setya
Hanya saja, hasil yang didapat pasti bias, margin of error tinggi dan sama sekali tidak bisa dijadikan bahan untuk menarik kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Sementara itu, Direktur Gerakan Perubahan Muslim Arbi mengatakan Luhut sebagai pejabat publik seharusnya memenuhi tuntutan mahasiswa Universitas Indonesia (UI) untuk membuka big data pemilu.
Baca Juga: Mohon Maaf Opung Luhut, Survei: Mayoritas Publik Tak Percaya Big Data Anda soal Penundaan Pemilu
Apalagi, publik juga turut menunggu big data Luhut yang mengakibatkan kegaduhan di tengah-tengah masyarakat hingga terjadi aksi demonstrasi di berbagai daerah.
"Karena Luhut pejabat publik, maka Luhut harus menjawab soal data itu ke publik. Jangan bersembunyi dengan alasan dia berhak untuk tidak buka ke publik," ujar Muslim, Rabu (13/4/2022).
Baca Juga: Sebut Kiamat Pun Luhut Gak Bakal Buka Big Data, PDIP: Pepesan Kosong, Bullshit!
Jika tidak membuka informasi tersebut kepada publik, maka Luhut bisa dianggap menyebarkan hoaks.
"Penyebar hoaks harus dihukum sebagaimana yang dituduhkan ke Ratna Sarumpaet," pungkasnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Ayu Almas
