Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (DPP IKAPPI) meminta pemerintah waspada lonjakan harga pangan secara nasional menjelang Idul Fitri 1443 H.
Hal itu dikatakan Wasekjend Bidang Pembinaan & Pendidikan Pedagang Pasar DPP IKAPPI Choirul Furqon yang meminta Badan Pangan Nasional (Bapanas) sebagai Penyedia Single Data Pangan Nasional untuk melakukan langkah-langkah tepat untuk mengantisipasi kenaikan harga tersebut. Mengingat akan ada tahapan kenaikan permintaan yang berimbas naiknya harga bahan pokok dalam waktu dekat menjelang hari raya Idul Fitri.
Baca Juga: Pantau Stok Bahan Pokok, Kementan Turun Langsung Ke Lapangan
“Kita harus bersyukur bahwa kemarin kita telah melewati fase pertama bulan Ramadan. Dalam fase ini terlihat jelas bahwa kenaikan harga pangan pokok sangat terlihat dan hampir tidak terkendali,” jelas Furqon, dengan WartaEkonomi, Jumat (15/4)
Furqon mengatakan pada Ramadan ini saat memasuki fase Minggu ke 2 menjelang Idul Fitri pasti permintaan bahan Pokok tinggi. Sehingga mengalami lonjakan tinggi di penghujung Ramadan menuju Hari Raya Idulfitri.
"Kita harus sadar bahwa saat ini sedang memasuki fase dingin harga komoditas pangan. Namun jangan dilupakan bahwa menjelang Idulfitri masyarakat Indonesia memiliki kecenderungan bahwa pedagang dan masyarakat mempersiapkan beragam macam hidangan, hal ini menjadikan munculnya permintaan yang tinggi dan lonjakan harga akan terjadi," imbuh Furqon.
Baca Juga: Turun ke Lapangan, Kementan Pastikan Pasokan 12 Bahan Pangan Pokok di NTB Aman
Alumni Universitas Brawijaya ini juga mengingatkan bahwa fluktuasi harga ini wajar, namun harus tetap diwaspadai karena berkaitan dengan proses supply and demand. Namun pemerintah juga harus sadar, fase setiap tahun ini sudah harus di antisipasi. “Maka dari itu caranya, pemerintah harus mempersiapkan ketersediaan bahan pangan yang saat ini stoknya minim. Jangan sampai nanti terlupakan dan menjadikan adanya kelangkaan barang, itu akan membuat harga terbang,” imbuhnya.
Lebih dari itu, Furqon juga memberikan sorotan terhadap data pangan di Indonesia yang masih belum terpusat.
“Saat ini data pangan nasional kita dapat dikatakan masih semrawut atau tidak satu pintu. Padahal, ketahanan pangan ini adalah isu prioritas nasional, apabila data masih belum terpusat tentu akan kesusahan untuk pengambilan kebijakan,” tandasnya.
Baca Juga: Situasi Pangan Global Kian Rentan, Uni Eropa Lawan Ancaman Rusia Pakai Strategi...
DPP IKAPPI berharap data yang dimiliki Badan Pangan Nasional (BPN) menjadi satu-satunya lembaga yang menghimpun data ketersediaan pangan nasional, tidak tumpang tindih dan terpusat kepada satu lembaga saja. Karena bertujuan agar tidak terjadi overlapping data antar lembaga, jika ini dapat dilakukan tentu akan sangat mempermudah kinerja pemerintah.
“Kami berharap Badan Pangan Nasional (Bapanas) sebagai lembaga baru yang berkoordinasi dengan Presiden secara langsung menjadi sebuah badan rujukan data ketersediaan pangan nasional. Apabila ini terjadi tentu pemerintah sebagai decision maker akan lebih mudah dalam merumuskan kebijakan,” pungkasnya.
Di waktu yang berbeda, Badan Pangan Nasional (Bapanas) menanggapi hal DPP IKAPPI tersebut. Pihaknya menjelaskan bahwa akan berkomitmen menjaga harga pangan baik di tingkat hulu maupun hilir di Tanah Air.
Baca Juga: Jaga Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan, Kepala Bapanas Langsung Beberkan Strateginya
Adapun dikatakan oleh Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, seperti dikutip dari akun Instagram resmi Badan Pangan Nasional @badanpangannasional di Jakarta, Jumat (15/4), bahwa pihaknya bersama para pemangku kepentingan akan menjaga ketersediaan pangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Menurutnya untuk menjaga stabilitas bahan pangan salah satu strategi yang akan dilakukan dengan menjaga harga di tingkat hulu dan hilir.
"Harga di tingkat hulu diharapkan tidak terlalu turun sehingga petani dan peternak dapat merasakan harga yang baik dan sampai dengan Lebaran 2022 kita pastikan stok stabil dan masuk terus ke Jakarta," jelas Arief, dikutip Jumat (15/4).
Baca Juga: Tanggapi Soal Anggota DPR Diduga Nonton Video Tak Senonoh, PDIP: Dia Malu, Menangis Terisak-isak
Dia juga mengatakan untuk saat ini pihaknya juga menyediakan alternatif lainnya untuk persediaan khusus daging sapi memenuhi kebutuhan masyarakat jelang Idul Fitri 1443 H.
“Bapanas mendorong ketersediaan khusus daging sapi secara nasional untuk memenuhi kebutuhan Masyarakat. Terutama jelang Idul Fitri 1443 H," jelas dia.
Sebelumnya, Bapanas akan melakukan simplifikasi atau menyederhanakan regulasi pengelolaan pangan yang berada di bawah kewenangannya dengan penyusunan rancangan tata kelola kebijakan pangan Indonesia.
Kemudian, dilansir dari Antara.com, Plt Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional Risfaheri mengatakan dengan pendelegasian sejumlah kewenangan terkait pertanian dan pangan dari Kementerian Pertanian (Kementan) dan Kementerian Perdagangan (Kemendag) kepada Badan Pangan Nasional, dia meyakini bahwa tata kelola pangan akan lebih fleksibel dan cepat penanganannya.
Badan Pangan Nasional, katanya, masih perlu waktu transisi untuk bisa sepenuhnya bergerak. Meskipun Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional sudah terbentuk pada Juli 2021, pelantikan Kepala Badan Pangan Nasional baru dilaksanakan Februari 2022.
Baca Juga: Tutup Isu Utama Demo, Ini Sosok Ade Armando, Ayahnya Berpangkat Mayor Diberhentikan Setelah G30S/PKI
Dia mengatakan proses pelimpahan kewenangan kepada Badan Pangan Nasional akan selesai dalam waktu yang tidak terlalu lama dan segera berjalan secara penuh.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Ratih Widihastuti Ayu
Editor: Aldi Ginastiar