Kemendag Dorong Digitalisasi Pasar Rakyat

Saat ini, Kemendag telah menargetkan 1 juta UMKM dan 1.000 pasar rakyat untuk terdigitalisasi pada tahun 2022. Data Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri menyebutkan, 486 dari 3.705 pasar rakyat telah terdigitalisasi pada 2021. Sejumlah 328 pasar telah menerapkan e-retribusi, 114 pasar menerapkan perdagangan melalui sistem elektronik (e-commerce), dan 54 pasar menerapkan pembayaran melalui sistem elektronik (e-payment).

"Pembangunan atau revitalisasi pasar yang terdigitalisasi di seluruh provinsi hingga pelosok Indonesia adalah salah satu prioritas utama Kementerian Perdagangan. Hal itu memerlukan kerja sama semua pihak, khususnya untuk membangun infrastruktur digital yang mumpuni," kata Wamendag.

Baca Juga: Intip Peluang Mudik, Pelaku UMKM Jangan Tinggal Diam

Kementerian Perdagangan juga telah melakukan inisiasi untuk membuat nota kesepahaman (MoU) dengan aplikasi digital dan lokapasar guna membantu para pedagang berjualan secara daring, antara lain dengan Grab dan Tokopedia. Saat ini, sudah bergabung delapan pasar yang menerapkan digitalisasi dengan Tokopedia.

Delapan pasar tersebut adalah Pasar Sabilulungan Kab Bandung, Pasar Cihapit Kota Bandung, Pasar Beringharjo Kota Yogyakarta, Pasar Anyar Kota Tangerang, Pasar Kampung Baru Kota Makassar, Pasar Pabaeng-baeng Kota Makassar, Pasar Badung Kota Denpasar, dan Pasar Oro Oro Dowo Kota Malang.

Pasar Ciawi dibangun Pemkab Tasikmalaya bekerja sama dengan CV KSB pada 1992 silam. Saat ini, pasar seluas 10.055 m2 tersebut menampung 532 kios dengan jumlah pedagang 450 orang. Adapun jumlah pedagang harian dan kaki lima tercatat 250 orang.

Baca Juga: Kemendag Berkomitmen untuk Terus Menjaga Stok dan Harga Bapok Menjelang Lebaran

Peluncuran digitalisasi retribusi Pasar Ciawi juga dihadiri Direktur Sarana Distribusi dan Logistik Iqbal Shoffan Shofwan, Bupati Tasikmalaya Ade Sugianto, serta Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya Nana Rukmana.

Ade Sugianto menyampaikan, pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Tasikmalaya merupakan yang terendah di Jawa Barat. Menurutnya, digitalisasi pasar yang diawali dengan program e-retribusi merupakan salah satu langkah yang dapat mengerek PAD Kabupaten Tasikmalaya.