Kritik Menghujam Jokowi atas Penunjukkan Maudy Ayunda Jadi Jubir G20 Indonesia

Warta Ekonomi, Singapura -

Bintang pop muda Maudy Ayunda yang ditunjuk Indonesia sebagai juru bicara G20 baru-baru ini mendapat kritikan dari beberapa analis.

Keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai sebagai serangkaian janji kesombongan yang dibuat pemerintah sebagai bagian dari upaya untuk terhubung dengan populasi muda.

Baca Juga: Ditunjuk Sebagai Jubir Pemerintah dalam G20, Maudy Ayunda Blak-blakan Soal Tugas dan Perannya

“Penunjukan simbolis ini merupakan bagian dari upaya meredam kritikan dari kaum muda terhadap isu-isu kritis, seperti pekerjaan dan pelayanan publik,” kata Wasisto Raharjo Jati, peneliti politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), dilansir South China Morning Post.

Ayunda Faza Maudya, penyanyi dan aktris berusia 27 tahun yang lebih dikenal sebagai Maudy Ayunda, ditunjuk sebagai juru bicara kepresidenan G20 negara itu.

Maudy mengambil peran saat Indonesia menghadapi keseimbangan yang sulit untuk menampung beberapa pemimpin dari 20 ekonomi terbesar dunia dengan latar belakang invasi Rusia ke Ukraina.

Penunjukan tersebut adalah yang terbaru dari apa yang dikatakan oleh para kritikus adalah serangkaian selebriti, pendiri start-up, dan anak-anak taipan yang ditunjuk untuk peran politik ketika pemerintahan Jokowi berupaya merayu populasi muda yang menghadapi pengangguran yang tinggi.

“Penjangkauan pemerintah condong ke kaum muda perkotaan yang istimewa --jenis milenium yang sesuai dengan ide yang ingin mereka promosikan-- sementara meninggalkan mayoritas yang berpenghasilan menengah ke bawah dan tinggal di daerah pedesaan,” imbuh Wasisto.

Lebih dari setengah dari 273 juta orang di negara itu berusia di bawah 35 tahun dan tingkat pengangguran untuk mereka yang berusia 16 hingga 30 tahun berkisar 14 persen tahun lalu.

Kaum muda Indonesia lebih mungkin menjadi pengangguran dua kali lipat dari tingkat nasional 6,5 persen.

Terlepas dari program pelatihan kerja dan beasiswa untuk pendidikan tinggi yang dikelola negara, sekitar satu dari lima di antaranya tidak bekerja atau belajar, angka yang menjadi pertanda buruk bagi tujuan Indonesia untuk menjadi ekonomi berpenghasilan tinggi pada tahun 2045.