Menyoal Wacana Kenaikan Harga Pertalite

Tak Harus Disampaikan

Rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM bersubsidi jenis Pertalite seharusnya tidak perlu disampaikan ke masyarakat saat ini.

Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahadiansyah menilai tindakan yang dilakukan pemerintah akan membuat situasi di masyarakat tak terkendali.

"Wacana itu harusnya tidak perlu disampaikan secara terbuka, karena itu dapat menimbulkan kegaduhan atau keonaran di masyarakat," ujar Trubus saat dikonfirmasi Warta Ekonomi, Jumat (8/4/2022).

Meski begitu, ia menilai saat ini seharusnya pemerintah tidak perlu menaikkan harga Pertalite dan untuk Pertamax tetap mengikuti harga keekonomian.

"Jadi tidak perlu dinaikkan juga sesuai dengan ekonomi saja, kan selama ini dengan keekonomian saja Pertamina sudah untung banyak apalagi dengan menaikkan," ujarnya.

Lanjutnya, jika Pertamina tetap menaikkan harga tersebut, maka kemungkinan besar pengguna BBM Pertamina akan beralih ke kompetitor.

"Mestinya lebih mahal sana, tapi enggak terlalu jauh disparitasnya orang akan memilih Shell dan Petronas karena kualitas Ron-nya kan beda, itu harus dipertimbangkan artinya jangan sampai konsumennya Pertamina pindah ke kompetitor," ungkapnya.

Membebankan Masyarakat

Wacana yang digulirkan oleh pemerintah untuk menaikkan harga BBM bersubsidi Pertalite dirasa akan menambah beban masyarakat.

Direktur Eksekutif BUMN Institue Achmad Yunus menilai wacana menaikan harga Pertalite dirasa akan menembah beban masyarakat. Menurutnya, sudah seharusnya pemerintah hadir dalam kondisi masyarakat yang belum pulih seutuhnya setelah menghadapi Pandemi Covid-19.

"Subsidi untuk BBM tidak bisa dikurangi atau dicabut saat ini, karena masyarakat sedang susah dan belum pulih pascapandemi," ujar Yunus saat dikonfirmasi Warta Ekonomi, Jumat (8/4/2022).

Yunus mengatakan, saat ini rakyat sudah tidak memiliki pilihan dengan kondisi BBM naik, ditambah lagi dengan dampak pandemi yang masih belum hilang dirasakan oleh rakyat Indonesia.

Pasalnya pandemi yang melanda sejak Maret 2020 tersebut menyebabkan angka pengangguran yang cukup tinggi.

"Sehingga beban rakyat luar biasa apalagi jika ditambah beban naiknya harga Pertalite," ujarnya.

Lanjutnya, jika memang pemerintah bersikeras untuk menaikkan harga Pertalite maka akan berpotensi menyebabkan inflasi dan menurunnya daya beli masyarakat.

"Sekarang semua harga BBM tinggi termasuk angkutan umum gak ada pilihan BBM murah. Sekarang antrean Pertalite dan solar di daerah sudah mengular," tutupnya.

Semantara itu, pengamat Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Nailul Huda mengatakan wacana tersebut merupakan wujud daripada ketidakempatian pemerintah kepada masyarakat kelas bawah.

"Rencana kenaikan harga Pertalite menunjukkan ketidakempatian pemerintah terhadap masyarakat miskin. Masyarakat miskin sudah tertekan dengan kenaikan berbagai macam barang kebutuhan namun tetap saja diberikan beban oleh pemerintah," ujar Huda saat dikonfirmasi Warta Ekonomi, Jumat (8/4/2022).

Huda mengatakan, pada saat kenaikan harga Pertamax kala itu ditujukan untuk menyeimbangkan kas PT Pertamina dengan catatan tidak menaikkan Pertalite karena akan disubsidi oleh pemerintah.

Namun nampaknya pemerintah sudah ingkar janji terhadap masyarakat miskin untuk tetap menyediakan dan tidak menaikkan harga Pertalite.

"Jadi selain tidak punya empati, pemerintah juga ingkar janji," tegasnya.