Lantang Suara Orang Gerindra: Saya Tolak Keras Rencana Kenaikan Tarif Listrik! Nggak Masuk Akal

Lebih jauh, BHS meminta lembaga tinggi yang berwenang yaitu BPK, KPK dan Kementerian Keuangan untuk mengkaji dan menyelidiki secara cermat kondisi PT. PLN saat ini.

"Bila setelah dilakukan audit ada ketidak beresan atau pembohongan publik di PLN, maka PLN dan pemerintah yang berwenang terhadap tarif harus bertanggung jawab atas beban biaya yang sudah ditanggung oleh masyarakat dan dunia usaha yang mengakibatkan terpuruknya ekonomi yang ada di Indonesia saat ini." Pungkasnya.