Jokowi dan Sejumlah Menteri Disomasi Karena Minyak Goreng, PKS: Kami Mendukung Somasi ke Presiden

Maka itu, Amin menyebut somasi yang diajukan sejumlah kalangan masyarakat sipil sangat penting untuk mengkritisi dan mengingatkan pemerintah agar tidak main-main dengan urusan yang menyangkut hajat hidup rakyat.

"Adalah amanat konstitusi agar presiden dan jajaran pemerintahannya, untuk menyejahterakan rakyat, dan menjamin kebutuhan pangan rakyat," katanya.

Somasi dilakukan oleh Sawit Watch, Perkumpulan HuMa, Eksekutif Nasional WALHI, ELSAM, Greenpeace Indonesia, dan PILNET. Somasi diserahkan ke Kementerian Perdagangan, Jakarta, Jumat (22/4/2022).

Baca Juga: DPR: Siapapun yang Bersalah dalam Kasus Minyak Goreng Harus Dihukum

Mereka menyebut langka dan mahalnya harga minyak goreng sebagai ironi, karena Indonesia merupakan negara produsen dan eksportir minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) terbesar di dunia, tapi ada rakyat meregang jiwa karena mengantri minyak goreng.

"Sampai saat ini kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng ini belum selesai diatasi. Dalam hal ini pemerintah patut diduga mengabaikan tanggung jawab dan kewajibannya untuk mengatasi kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng," kata Achmad Surambo dari Sawit Watch, Jumat (22/4/2022).

Baca Juga: Arief Poyuono Yakini Kebijakan Larangan Ekspor Tak Cukup Turunkan Harga Minyak Goreng

Langka dan mahal harga minyak goreng, katanya, membuat masyarakat berpenghasilan menengah kebawah semakin terjepit, sementara tidak ada peningkatan penghasilan.

"Maka dengan ini kami menyampaikan kepada Presiden, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Perdagangan dan Menteri Perindustrian untuk segera melakukan penanggulangan atas kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng," kata dia.