Ngabalin Nyamber Lagi, Respons Refly Harun Mendalam: Ini yang Dia Nggak Paham atau Pura-pura...

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Ali Mochtar Ngabalin kembali membalas penuh sindiran atas respons pakar hukum tata negara, Refly Harun. Berawal dari pendapat Refly soal Jokowi yang salat Idulfitri tidak di Jakarta, Ngabalin dan Refly saling komentar lewat media sosial mereka.

Ngabalin membuat cuitan respons dengan narasi yang cukup tajam bahkan mengklaim se Indonesia meragukan kepakaran seorang Refly Harun yang sudah cukup dikenal.

Isi kepala&hatimu penuh fitnah dan kebencian, memang mudah melihat kusutnya pakaian org lain dr pd sobeknya pakaian kamu. jaga lisan kau krn sesungguhnya se-Indonesia Raya meragukan kepakaranmu. Kenapa setiap pernyataanmu sll memprovokasi rakyat membenci Jokowi? ter-laaalu kau pic.twitter.com/HD308j0JQS

— Ali Mocthar Ngabalin (@AliNgabalinNew) May 7, 2022

Refly merespons dengan menyebut bisa dilakukan survei mana yang dipercaya antara dirinya atau seorang Ngabalin.

“Makanya saya bilang, sekali-kali disurvei tuh percaya Saya atau ke Ali Ngabalin. Kalau misalnya saya nggak dipercaya ya sudah nggak mengapa, saya minta maaf. Tapi kalau dia tidak dipercaya mestinya malu dia,” ujar Refly di video di akun Youtubenya, dikutip Minggu (8/5/22).

Baca Juga: Ketahuan! Geisz Chalifah Bongkar Habib Kribo Minta Ketemu Anies Baswedan dan Bantu Kuliah Anaknya

Narasi “melontarkan” fitnah yang Ngabalin tuduhkan pun dipertanyakan Refly. Menurut Refly apa yang dia sampaikan selama ini adalah dalam konteks demokrasi.

Konteks yang dimaksudkan tersebut adalah check and balances dan Civil-Society.

“Yang saya lakukan dalam konsep demokrasi adalah check and balances, antara Civil and Society. Ini yang Ngabalin Nggak paham atau paham pura-pura nggak paham. Dan dalam negara demokrasi rakyat berdaulat, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang Undang Dasar,” ungkap Refly.

Refly pun menegaskan selain institusi formal pemerintahan, rakyat juga punya hak untuk mengontrol jalannya pemerintahan.