Jelang Idul Adha 1443 H, Puan Minta Pemerintah Perhatikan Masalah PMK

Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani mengingatkan agar pemerintah lebih memperhatikan permasalahan penyebaran Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) terhadap hewan ternak yang telah bermunculan di sejumlah daerah. 

Menurutnya, ada permasalahan PMK yang perlu dapat dituntaskan terutama menjelang Idul Adha 2022 karena dikhawatir dapat berdampak terhadap rantai pasokan daging nantinya.

Baca Juga: Cegah Penyebaran PMK, Pasar Hewan Ditutup Sementara

"Kami berharap pemerintah serius menangani penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak yang telah menjangkiti di berbagai daerah, termasuk wilayah sentra hewan ternak. Kita juga harus bisa memastikan stok hewan ternak untuk keperluan kurban pada hari raya Idul Adha tahun ini aman walaupun PMK tengah merebak," ujar Puan dalam keterangan persnya dengan Warta Ekonomi, Rabu (18/5/2022).

Puan menambahkan, jika pengendalian PMK tidak dilakukan dengan baik, peternak akan terpuruk dan hal ini pastinya akan mengganggu rantai pasok daging yang ujungnya berpengaruh kepada masyarakat. Maka langkah antisipasi sangat diperlukan.

"Oleh sebab itu saya meminta semua pihak memperhatikan kegelisahan peternak yang daerahnya belum ada penyebaran PMK, mendorong pemerintah pusat bekerja sama dengan pemerintah daerah melakukan antisipasi," pungkasnya.

Baca Juga: Antisipasi Wabah PMK, Jabar Awasi Distribusi Hewan Ternak

Meskipun, kata Puan, persentase kematian terhadap hewan ternak akibat PMK tidak terlalu tinggi, apabila tidak diatasi dengan optimal akan membuat harga ternak jatuh dan mempengaruhi pasokan daging.

"Ini memengaruhi harga daging dan pasokan daging. Saya harap peternak diminta untuk tidak khawatir berlebihan dan selalu melakukan pengawasan terhadap hewan-hewan ternak," jelas Puan.

Dia menegaskan soal masalah PMK ini dapat teratasi dengan melakukan isolasi ternak yang positif PMK dengan tidak memindahkannya sampai benar-benar sembuh agar tidak menularkan ke ternak lainnya dan memberi obati secara rutin.

"Ya memang harus dapat di obati secara rutin, lalu terus berkoordinasi dengan dinas terkait agar penelusuran dapat segera dilakukan ke daerah-daerah sekitarnya," jelas dia.

Selain itu, masalah lainnya dalam kebijakan tentang pembatasan lalu lintas serta karantina ketat terhadap ternak dalam upaya penghentian penyebaran PMK, Pemerintah diingatkan untuk terus mendampingi para peternak. Pihaknya, khawatir pengetatan lalu lintas ternak berdampak panjang pada rantai pasok daging. 

Baca Juga: Antisipasi Penyebaran PMK, Deteksi dan Sosialisasi jadi Strategi Utama Sumut

"Banyak peternak yang mengeluhkan ternaknya tak bisa dibongkar di beberapa wilayah yang merebak PMK. Ini harus jadi perhatian karena semakin lama hewan tertahan di kapal, akan berdampak pada kesehatan dan kualitasnya," ucapnya.

Lebih lanjut, Puan mengusulkan pemerintah selalu mendengarkan aspirasi peternak yang meminta untuk tidak menjadikan merebaknya PMK sebagai alasan mengimpor sapi. 

"Saya berharap pemerintah tetap memprioritaskan pasokan ternak dari dalam negeri dan melakukan sosialisasi pencegahan penyakit PMK," pungkasnya.

Baca Juga: Penyebaran PMK Meluas, Empat Pasar Hewan Ternak Ditutup Sementara

Sebab, kata dia, DPR RI juga mempunyai sistem kebijakan melalui pengawasannya. Pihak DPR RI akan terus memantau dan terlibat dalam penanganan PMK melalui Alat Kelengkapan Dewan terkait bersama Pemerintah segera mengambil langkah-langkah antisipasi yang dapat menindaklanjuti berbagai dampak akibat PMK, termasuk dalam pengantisipasian Idul Adha.

"Dengan kerja sama yang baik antar stakeholder diharapkan dapat segera mengakhiri penyebaran penyakit PMK ini. Harus dibuat prosedur yang baik, khususnya dalam distribusi hewan ternak ketika Idul Adha nanti," tutupnya.