Terkait Beban Subsidi Energi, PKS: Presiden Jokowi Semestinya Tidak Boleh Mengeluh

Presiden Jokowi blak-blakan mengatakan manuver pemerintah untuk menahan harga bahan bakar minyak (BBM) relatif berat dilakukan di tengah harga minyak mentah dunia yang masih tertahan tinggi hingga pertengahan tahun ini. Sementara, sebagian besar negara sudah menyesuaikan harga BBM mereka mengikuti tren pasar dunia.

Menanggapi hal tersebut, Mulyanto yang Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS menilai, bahwa Presiden tidak seharusnya curhat dan mengeluh seperti itu. Karena tugas negara memang seperti itu.  

Baca Juga: Mulyanto: Menperin Jangan Takut Ancaman Pengusaha Migor

Sesuai dengan amanat Pembukaan UUD tahun 1945, tujuan negara adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum.

Negara hadir menjadi buffer shock atau shock breaker, yakni bantalan bagi masyarakat dari turbulensi ekonomi global sehingga kejutan ekonomi yang menghantam dari luar dapat diredam agar tidak membuat masyarakat menjadi susah.

Baca Juga: Jaga Stabilitas Ekonomi, Kebijakan Menambah Subsidi BBM Pilihan Tepat

Terkait lonjakan harga BBM, akibat Perang Rusia-Ukraina, menurut Mulyanto, seluruh negara-negara di dunia potensial menerima akibat turbulenesi harga minyak global yang sama. Akan tetapi, ada perbedaan substansial terhadap harga BBM di antara negara-negara tersebut. Secara umum bergantung pada daya beli masyarakat.  

Negara kaya memiliki harga BBM yang lebih tinggi dibandingkan negara yang lebih miskin. Negara yang memproduksi dan mengekspor minyak, menjual minyak dengan harga rendah secara domestik.