PKS: Pemerintah Harus Mulai Gerakan Pemberantasan Mafia Migor Berbasis Wilayah

Agar masalah harga dan ketersediaan minyak goreng (migor) dapat selesai dengan tuntas, anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PKS, Mulyanto, minta pemerintah melakukan eradikasi (pemberantasan) peran dan pengaruh mafia migor berbasis wilayah. 

Menurutnya pemerintah harus berani membuat kebijakan tegas menyeluruh tetapi berbasis wilayah. Sebuah kebijakan yang memadukan pendekatan industri, tata niaga, dan pengawasan. 

Baca Juga: Kejagung Diminta Usut Kasus Mafia Minyak Goreng, Yang Bermain Pemberian Fasilitas Ekspor CPO

"Pemerintah harus mulai gerakan eradikasi (pemberantasan) mafia migor dengan memetakan secara spasial daerah-daerah rawan migor dan memberantasnya secara bertahap. Dengan strategi ikan busuk, yakni memulainya dari kepala. Karena ikan membusuk dimulai dari kepala.

Ini penting karena selama ini kebijakan migor yang ada dan gagal terkesan bersifat parsial dan sektoral. Kita tidak ingin masalah migor ini berlarut-larut terus. Masih banyak persoalan lain yang perlu mendapat perhatian," ungkap Mulyanto, dalam keterangan tertulis yang diterima, Senin (30/5/2022).

Wakil Ketua FPKS DPR RI itu menambahkan dengan menggunakan pendekatan wilayah dari data produksi, konsumsi dan harga, maka setiap daerah dapat terpetakan menjadi daerah yang paling rawan (merah) seperti Jambi, DKI Jakarta dan Kalimantan Selatan dan menyusul daerah yang rawan (kuning) adalah Sumut, Riau dan Jawa Barat.

Baca Juga: Jokowi Akhirnya Tunjuk Luhut Urusi Migor, Prediksi Rocky Gerung Mendag Diganti: Bersiaplah Lutfi!

"Satu demi satu, setahap demi setahap, daerah-daerah ini harus dibebaskan dari cengkeraman mafia migor," katanya. 

Mulyanto menjelaskan suatu daerah disebut paling rawan atau rawan mafia migor karena tingkat potensi ketersediaan migor di daerah tersebut tinggi, namun di lapangan justru harga migornya jauh di atas HET.