Menkeu Sri Mulyani: Hingga 30 April 2022, Pendapatan Negara Tumbuh 45,9%

“Ini adalah konsekuensi kalau kita ingin melindungi daya beli masyarakat dengan menahan harga yang melonjak sangat tinggi di seluruh dunia untuk energi dan juga untuk subsidi,” terangnya.

Pemerintah berkomitmen untuk menurunkan defisit pada APBN tahun 2022, sejalan kebijakan konsolidasi fiskal dengan defisit akan kembali paling tinggi sebesar 3 persen dari produk domestik bruto (PDB) pada tahun 2023. Pemerintah masih tetap ekspansif dengan menjaga keseimbangan antara kemampuan menjaga momentum pemulihan dengan pengendalian risiko fiskal jangka menengah dan mendorong pembiayaan inovatif dengan kerja sama swasta, BUMN, dan Badan Layanan Umum (BLU).

Baca Juga: Tak Pernah Bosan, Sri Mulyani Tegaskan: APBN Instrumen Penting dalam Menahan Guncangan Ekonomi

“Karena APBN masih akan menjadi stabilizer alokasi distribusi, maka kita masih menjaga defisitnya masih di 2,61 hingga 2,90 persen dari PDB. Tetap konsolidasi, namun tidak sedrastis kalau kita ingin APBN-nya langsung defisitnya mendekati 0,” ujar Menkeu.  

Menkeu menilai konsolidasi APBN adalah salah satu bagian dari cara mengelola agregat demand. Setiap konsolidasi APBN harus disertai dengan pemulihan ekonomi yang makin tinggi sehingga ekonomi dan masyarakat tidak terlalu tergantung pada APBN.

Baca Juga: Mau Jadi Gubernur Jakarta, Giring Ganesha Disindir Haris Pertama: Sifatmu Selalu Buat Orang Murka

“Kalau ekonominya kuat, rakyatnya kuat, dia tidak terlalu tergantung pada APBN. APBN-nya malah menjadi bisa disehatkan kembali. Pada saat ekonomi melemah, masyarakatnya lemah, APBN masuk untuk menguatkan mereka lagi. Itu yang disebut countercyclical atau sebagai shock absorber,” pungkas Menkeu.