Presiden Jokowi Ditantang PKS, Disuruh Lakukan Ini

Menurut HNW, sikap Presiden Jokowi yang sejak awal menolak perpanjangan jabatan presiden ini patut diapresiasi dan perlu diimplementasikan ke dalam tindakan yang lebih konkret.

“Presiden Jokowi jelas sudah menolak. Jadi, seharusnya Presiden Jokowi juga bisa meluruskan dan menegur relawan-relawannya yang masih saja ada yang tetap ingin memperpanjang masa jabatan presiden tersebut, sekalipun hanya setengah periode. Bila ditengah berjalannya pentahapan Pemilu oleh KPU, koreksi tegas atas usulan perpanjangan masa jabatan Presiden 2,5 periode ini dilakukan, maka rakyat melihat bahwa Presiden Jokowi memang konsisten dan serius melaksanakan ketentuan konstitusi, dan meninggalkan legacy yang terpuji karena selamatkan Bangsa dan Negara dari masalah-masalah serius akibat tidak ditaatinya ketentuan Konstitusi,” ujarnya.

Lebih lanjut, HNW juga menyatakan bahwa pihaknya di MPR RI juga tidak ada mengagendakan amandemen terhadap konstitusi, termasuk terkait perpanjangan masa jabatan Presiden apakah dengan 3 periode maupun 2,5 periode.

Bahkan fraksi-fraksi di MPR yang tadinya mengusulkan amandemen UUD secara terbatas untuk hadirkan PPHN, sekarang sudah berubah sikap, dan bahkan menyatakan bahwa wacana amandemen terkait pokok-pokok haluan negara (PPHN) juga tidak dilakukan pada periode ini, karena kekhawatiran adanya penumpang gelap untuk mengamandemen UUD untuk memperpanjang masa jabatan presiden.

Jadi, HNW meminta sebaiknya semua pihak termasuk relawan Jokowi, agar segera menyudahi saja wacana yang melanggar konstitusi tersebut.

Dan fokus kepada pelaksanaan pemilu 2024, agar bangsa ini dapat memiliki pemimpin dan Wakil Rakyat yang memang benar-benar dapat memajukan bangsa dan negara, serta berlaku adil kepada seluruh rakyat Indonesia.

“Dan agar Pemilu 2024 benar-benar berkualitas dan tak ulangi masalah-masalah pada pemilu 2019,” pungkasnya.