Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Sport & Lifestyle
Video
Indeks
About Us
Social Media

Badan Pangan Nasional dan Kemendag Tetapkan Harga Gula di Tingkat Petani Rp 11.500 Per Kg

Badan Pangan Nasional dan Kemendag Tetapkan Harga Gula di Tingkat Petani Rp 11.500 Per Kg Kredit Foto: Reuters/Emmanuel Foudrot
Warta Ekonomi, Jakarta -

Badan Pangan Nasional bersama Kementerian Perdagangan (Kemendag) resmi menetapkan harga pembelian Gula Kristal Putih (GKP) di tingkat petani minimal Rp 11.500 per kilogram (kg).

Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mengatakan ketetapan tersebut tertuang dalam surat edaran bersama Kepala Badan Pangan Nasional dan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Nomor 65.1/PANGAN/06/2022 dan Nomor 17 TAHUN 2022 tertanggal 10 Juni 2022.

“Penyesuaikan harga ini untuk kesejahteraan petani tebu. Saya menegaskan seluruh pabrik gula baik yang dikelola BUMN Pangan, BUMN Perkebunan maupun swasta memberikan harga lelang minimum Rp 11.500 per kg," ujar Arief dalam keterangan tertulis yang diterima, Rabu (22/6/2022).

Baca Juga: Harga Bahan Pokok Terus Naik, IKAPPI: Pangkas Rantai Distribusi yang Panjang

Bersama dengan Kemendag, Arief terus mendorong kestabilan harga gula di hulu tingkat petani dan hilir di tingkat konsumen yang seperti diketahui untuk hilir, harga acuan gula sebesar Rp 13.500 per kg.

Arief menyebut hal itu sesuai yang diamanahkan Presiden Joko Widodo untuk mendorong percepatan swasembada gula dengan menata perbaikan hulu dan hilir komoditas gula.

“BUMN Pangan ID FOOD, PTPN, swasta, asosiasi maupun pemerintah daerah dapat bersinergi dengan petani tebu rakyat untuk jaga keseimbangan hulu-hilir untuk percepatan swasembada gula, tingkatkan kemitraan, perluas lahan, sinergi stakeholders lainnya, dengan begitu akan meminimalisasi ketergantungan impor komoditas gula," ungkapnya.

Lanjutnya, Arief mengatakan, kolaborasi penting untuk perbaikan tata kelola pangan. Hal ini pun sesuai yang diamanahkan Presiden Joko Widodo.

"Pada Sidang Kabinet Paripurna kemarin bahwa diperlukan sebuah orkestrasi yang baik antara kementerian/lembaga, BUMN, swasta dan daerah untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri maupun peningkatan produksi pangan untuk potensi ekspor pangan Indonesia," tutupnya.

Penulis: Djati Waluyo
Editor: Rosmayanti

Bagikan Artikel:

Video Pilihan