Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Sport & Lifestyle
Video
Indeks
About Us
Social Media

Banyak yang Kaitkan dengan Anies Baswedan, Partai Ummat: Kami Setuju Politik Identitas

Banyak yang Kaitkan dengan Anies Baswedan, Partai Ummat: Kami Setuju Politik Identitas Kredit Foto: Instagram/Anies Baswedan
Warta Ekonomi, Jakarta -

Humas DPP Partai Ummat Mustofa Nahrawardaya mengatakan partainya setuju dengan adanya politik identitas.

Menurut dia, Partai Ummat sampai saat ini tidak memandang ada sesuatu yang salah dari politik identitas.

Baca Juga: Menohok! Ketum PPJ Bilang Anies Baswedan Aktor Utama Politik Identitas: Semoga 2024...

"Justru harus dibikin beridentitas dan jelas 'jenis kelaminnya'," ujar Mustofa kepada GenPI.co, Kamis (23/6).

Menurutnya, keberadaan politik identitas juga tidak ada larangannya di negara demokrasi mana pun. Diia menerangkan bahwa di seluruh dunia justru banyak partai politik yang beridentitas.

Dengan adanya identitas, kata Mustofa, masyarakat justru terbantu. "Kalau ada pihak yang tidak suka politik identitas, ya silakan. Tanpa perlu melarang pihak lain," ungkapnya.

Sementara itu, Ketum Partai Ummat Ridho Rahmadi sebelumnya juga mempertanyakan apa yang salah dari politik identitas. Dia mengatakan, sebagian besar mengasosiasikan politik identitas dengan agama.

Padahal, menurutnya, dengan moral dan agama, politik memiliki arah serta tujuan. "Politik yang berlandaskan nilai-nilai moral dan agama adalah politik yang adiluhung," tegasnya.

Sebelumnya, ramai diperbincangkan tentang adanya politik identitas. Beberapa bahkan berani mengasosiasikan politik identitas dengan sosok Anies Baswedan.

Salah satu yang ikut berkomentar tentang hal itu ialah Ketua Umum Persatuan Muda-Mudi Jakarta (PPJ) Heru Pangestu. Dia dengan gamblang menilai Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai aktor utama politik identitas.

Heru juga mengaitkan terpilihnya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada Pilgub 2017 karena alasan SARA. Menurutnya, kondisi buruk itu makin diperparah karena alasan politik identitas tersebut.

"Situasi dan suhu memanas akibat politik SARA. Semoga 2024 tidak ada lagi kejadian yang serupa pada 2017," katanya, belum lama ini.

Disclaimer: Artikel ini merupakan kerja sama Warta Ekonomi dengan GenPI. Hal yang terkait dengan tulisan, foto, grafis, video, dan keseluruhan isi artikel menjadi tanggung jawab GenPI.

Editor: Puri Mei Setyaningrum

Bagikan Artikel:

Video Pilihan