Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Sport & Lifestyle
Video
Indeks
About Us
Social Media

Anwar Abbas Bertanya Soal Tenaga Kerja China: Tidak Ada yang Tau Jumlah Mereka

Anwar Abbas Bertanya Soal Tenaga Kerja China: Tidak Ada yang Tau Jumlah Mereka Kredit Foto: Istimewa
Warta Ekonomi, Jakarta -

Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas mempertanyakan lebih banyak mana yang bekerja di Indonesia, tenaga kerja China atau lokal.

Menurut dia, masyarakat perlu menilai seberapa besar peluang kerja mereka pada rezim Presiden Joko Widodo.

Baca Juga: Anies Baswedan Tutup Gerai Holywings, Anwar Abbas Sudah Pasti Mendukung dan Bilang Begini

"Dijelaskan bidangnya apa saja? Dari tenaga yang terserap, berapa persen tenaga lokal dan asing, terutama China?" kata Anwar kepada GenPI.co, Senin (27/6).

Menurutnya, data tersebut penting karena Pasal 33 UUD 1945 Ayat 2 telah menerangkan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara mesti dikuasai negara.

Selain itu, Anwar menjelaskan pada Ayat 3, tertulis bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat.

"Bagaimana caranya supaya sebesar-besar kemakmuran rakyat tersebut bisa terwujud? Salah satu langkahnya ialah pemerintah mempekerjakan sebanyak-banyaknya tenaga kerja yang berasal dari kalangan rakyat," tegasnya.

Menurut dia, masyarakat lokal seharusnya mengisi mayoritas bidang pekerjaan di Indonesia, termasuk di perusahaan-perusahaan yang mengelola sumber daya alam.

"Masalahnya tidak ada yang tahu berapa jumlah tenaga kerja yang mereka pekerjakan tersebut," kata dia.

Baca Juga: Wacana Duet Anies-Ganjar Dilontarkan Surya Paloh, Eh Siapa Sangka Demokrat Bilang Begini

Waketum MUI itu menekankan pentingnya mengungkap data tersebut kepada publik.

Sebab, menurut Anwar, negara mesti berkomitmen terhadap amanah konstitusi dan tak boleh melanggarnya.

"Pertanyaannya, apakah pemerintah dalam masalah ini sudah melaksanakan perintah dan amanat konstitusi dengan baik? Kita tidak tahu dan tidak bisa menjawabnya. Butuh lembaga independen yang mengaudit," pungkas Anwar Abbas.

Disclaimer: Artikel ini merupakan kerja sama Warta Ekonomi dengan GenPI. Hal yang terkait dengan tulisan, foto, grafis, video, dan keseluruhan isi artikel menjadi tanggung jawab GenPI.

Editor: Adrial Akbar

Bagikan Artikel:

Video Pilihan