Gotabaya Rajapaksa Pengecut, Ingkar Janji Turun Jabatan dan Pergi ke Maladewa

Surat pengunduran diri resmi Presiden Gotabaya Rajapaksa belum diterima parlemen Sri Lanka. Hal ini disampaikan langsung ketua Mahinda Yapa Abeywardana, ketika Gotabaya dan istrinya melarikan diri ke Maladewa.

“Kami belum menerima pengunduran diri Presiden Gotabaya. Namun kami berharap mendapatkannya dalam sehari,” kata Mahinda saat diwawancara Asian News International, Rabu (13/7/2022).

Baca Juga: Harusnya Resmi Mundur, Eh Presiden Gotabaya Rajapaksa Kabur dari Sri Lanka ke Maladewa

Jet tempur Angkatan Udara Sri Lanka disebut-sebut telah digunakan Gotabaya dan istri untuk terbang ke Maladewa, kata sumber militer itu.

“Berdasarkan ketentuan konstitusi dan atas permintaan pemerintah, Angkatan Udara Sri Lanka hari ini menyediakan pesawat untuk menerbangkan presiden, istri, dan dua pejabat keamanan ke Maladewa,” katanya dalam sebuah pernyataan, Rabu.

Menurut laporan media Maladewa, Gotabaya telah mendarat di Bandara Internasional Velana. Pada akhir pekan lalu, ribuan warga Sri Lanka menyerbu dan menggeruduk kediaman resmi Gotabaya.

Peristiwa itu menjadi puncak frustrasi warga atas krisis ekonomi yang mencekik negara berpenduduk hampir 22 juta jiwa tersebut. Sebelum penyerbuan berlangsung, Gotabaya dan keluarganya berhasil dievakuasi.

Keberadaan Gotabaya sempat tak diketahui setelah peristiwa penyerbuan. Tak lama berselang setelah kediaman resminya digeruduk, Mahinda Yapa Abeywardana mengumumkan bahwa Gotabaya akan mundur sebagai presiden pada 13 Juli.

“Keputusan untuk mundur pada 13 Juli diambil untuk memastikan penyerahan kekuasaan secara damai. Oleh karena itu, saya meminta masyarakat menghormati hukum dan menjaga perdamaian,” ucapnya.

Pengumuman itu disambut gempita oleh rakyat Sri Lanka. Di ibu kota, Kolombo, sejumlah warga menyulut kembang api untuk merayakan jatuhnya Gotabaya.

Perdana Menteri Sri Lanka Ranil Wickremesinghe kemudian mengumumkan bahwa dia pun mengundurkan diri dari jabatannya. Hal itu guna membuka jalan bagi pembentukan pemerintahan baru yang mencakup semua partai di negara tersebut.

Saat ini Sri Lanka sedang dibekap krisis ekonomi terburuk dalam 70 tahun terakhir. Negara tersebut telah menghadapi gelombang demonstrasi sejak Maret lalu.

Mereka menuntut perbaikan hidup dan reformasi pemerintahan. Pada Juni lalu, inflasi di Sri Lanka mencapai 54,6 persen. Angka itu diperkirakan bakal menyentuh hingga 70 persen dalam beberapa bulan mendatang.