Thailand Dipilih Gotabaya Rajapaksa Jadi Tempat Tinggal Sementara, Apa Alasannya?

Warta Ekonomi, Bangkok -

Thailand diperkirakan akan menerima kedatangan mantan Presiden Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa pada Kamis (11/8/2022). 

Rajapaksa tidak berniat mencari suaka politik dan hanya akan tinggal sementara, kata Perdana Menteri Thailand Prayuth Chan-ocha.

Baca Juga: Ide Gotabaya Rajapaksa Balik ke Sri Lanka Direspons Presiden Baru: Saya Tidak Yakin

"Ini adalah masalah kemanusiaan dan ada kesepakatan bahwa ini adalah tempat tinggal sementara," kata Prayuth.

Prayuth mengatakan, Rajapaksa tidak dapat berpartisipasi dalam kegiatan politik apa pun selama berada di Thailand. Menteri Luar Negeri Don Pramudwinai mengatakan, pemerintah Sri Lanka saat ini mendukung perjalanan Rajapaksa ke Thailand. Dia menambahkan bahwa, paspor diplomatik mantan presiden akan memungkinkannya untuk tinggal selama 90 hari.

Rajapaksa tidak muncul atau berkomentar di depan umum sejak meninggalkan Sri Lanka. Dia melarikan diri dari negaranya pada Juli lalu di tengah meningkatnya aksi protes yang menuntutnya untuk lengser.

Rajapaksa mencari perlindungan sementara di negara Asia Tenggara, setelah melarikan diri dari Sri Lanka bulan lalu. Dia melarikan diri setelah ribuan pengunjuk rasa menggeruduk kediaman resminya dan menuntutnya untuk mundur, karena tidak becus menangani krisis ekonomi.

Rajapaksa terbang ke Singapura pada 14 Juli, melalui Maladewa. Singapura telah memperpanjang izin tinggal Rajapaksa selama 14 hari tambahan. Dua sumber yang mengetahui masalah tersebut mengatakan kepada Reuters, izin kunjungan jangka pendek yang dikeluarkan ketika Rajapaksa tiba dalam kunjungan pribadi ke Singapura telah diperpanjang.

Dengan perpanjangan izin tersebut, maka Rajapaksa dapat tinggal di Singapura hingga 11 Agustus. Pada saat Rajapaksa melarikan diri, pemerintah Singapura mengatakan, Rajapaksa belum diberikan suaka, dan berada di negara itu untuk kunjungan pribadi.

"Saya yakin dia pada akhirnya akan mempertimbangkan untuk kembali ke Sri Lanka, tetapi tidak ada sikap politik atau sikap lain yang pasti mengenai hal ini," kata juru bicara pemerintah Sri Lanka Bandula Gunwardena.