Evaluasi Haji, Indonesia-Arab Saudi Bentuk Satuan Tugas untuk 2023

Warta Ekonomi, Jakarta -

Layanan terhadap Jemaah haji merupakan tanggung jawab dua negara yakni Indonesia dan Arab Saudi. Pascapuncak ibadah haji 2022, Kementrian Agama Indonesia dengan Kementrian Urusan Haji dan Umrah Arab Saudi sepakat membentuk tim bersama agar haji tahun depan bisa lebih baik.

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengatakan kesepakatan ini dihasilkan seusai berdiskusi dengan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Tawfiq F Al Rabiah terkait persiapan haji 1444 H/2023 M. Ia juga sudah menyampaikan sejumlah catatan perbaikan, baik dari sisi penyelenggaraan di Indonesia maupun di Arab Saudi.

"Kami sepakat membuat taskforce atau tim bersama untuk membahas persiapan haji tahun depan agar lebih baik lagi," terang Menag usai melepas jemaah haji kloter 2 Embarkasi Solo di Bandara Internasional King Abdul Aziz, Jeddah, kemarin.

Menurut dia tim ini akan berdiskusi bersama agar masalah yang kerap dihadapi Jemaah di lapangan bisa diperbaiki pada masa yang akan datang. Dari sisi Arab Saudi, Menag Yaqut antara lain menyoroti dua hal.

Pertama kata dia penambahan toilet perempuan. Menurutnya, jemaah Indonesia mayoritas perempuan dan mereka membutuhkan waktu lama saat di toilet dibandingkan laki-laki. "Sehingga toliet di Masyair (Arafah, Muzdalifa, Mina) perlu ditambah," Kata Menag.

Hal kedua adalah pelayanan di Masyair yang dinilai belum seimbang, dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Dengan kenaikan harga yang signifikan, harusnya layanan yang diberikan bisa lebih baik lagi.

Dua persoalan ini, lanjut Yaqut akan dibicarakan dengan pemerintah Arab Saudi. Yaqut bahkan dalam pertemuan informal sudah menyampaikan ke Menteri Umrah dan Haji Saudi terkait hal tersebut.

"Saya sampaikan, ini yang mengeluh saya, lho bukan jemaah. Dari apa yang kami bayarkan di Masyair, saya merasa masih jauh dari ekspektasi saya," tegasnya. Menag yakin Pemerintah Saudi telah bekerja keras memberikan pelayanan kepada jemaah haji seluruh dunia. Kalau ada kekurangan, itu masih dalam taraf kewajaran.

"Apalagi haji sudah off dua tahun karena pandemi. Banyak model baru juga dalam penyelenggaraannya yang mengarah pada digitalisasi. Banyak penyesuaian, dan dalam waktu sempit, Pemerintah  Saudi sudah melalukan yang terbaik," tandasnya.