Mendagri Minta Kepala Daerah Buat Kebijakan Pro UMKM

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta kepala daerah membuat kebijakan yang pro terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau UMKM. Pasalnya, menurut Mendagri, UMKM merupakan tulang punggung perekonomian sehingga perlu adanya kebijakan yang mendukung keberadaan dan keberlangsungannya.

Hal itu disampaikan Mendagri usai memberi arahan sekaligus membuka gelaran Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Otonomi Expo 2022 dengan tema "Pulihkan Ekonomi Daerah Melalui Jejaring Global" di Jakarta Convention Center (JCC), Rabu (20/7/2022).

Baca Juga: Beban Biaya Hidup Meningkat, Gobel Dorong Insentif Bagi UMKM Agar Lebih Diperbesar dan Dipercepat

"Pesan saya tadi ke teman-teman kepala daerah bupati, expo ini bagus, tapi lanjutkan terus dengan upaya mengembangkan UMKM, mulai dari membuat regulasi yang pro kepada UMKM, perizinan mudah," katanya.

Masih menurut Mendagri, Indonesia memiliki Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah yang dapat dikelola dan diproduksi sebagai produk dalam negeri. Karenanya, dengan kebijakan yang berpihak pada UMKM, ia berharap pangsa pasar dapat dikuasai produsen dalam negeri.

"Perkenalkan mereka dengan permodalan, banking, finance sector, supaya mereka bisa mendapatkan modal dengan bunga yang rendah, sekaligus kemudahan dalam proses dan persyaratan," ujarnya.

Baca Juga: Langkahi Mendagri dan Presiden, Anies Dinilai Sudah Mulai Panik

Dalam rangka mendukung pembelian barang dan jasa dalam negeri, pihaknya juga mendorong UMKM untuk menjualnya melalui market place, misalnya lewat e-katalog yang telah dibangun oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Selain itu, Mendagri juga mendorong kepala daerah agar mengembangkan kreativitas para pemilik UMKM dengan memberikan pendidikan pelatihan. Di samping itu, Mendagri juga menilai kepala daerah perlu membangun infrastruktur agar akses pemasaran produk UMKM semakin mudah.

"Kami Kemendagri pasti mendukung penuh dalam bentuk apa pun juga, termasuk regulasi," pungkasnya.