Jaga Kestabilan Harga Pangan, Pemprov DKI Jakarta Perkuat Kolaborasi dengan Berbagai Pihak

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menggelar High Level Meeting dan Capacity Building bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) pada Kamis (21/7/22). Kegiatan tersebut dilakukan tidak hanya untuk mengendalikan inflasi, tetapi juga untuk memperkuat koordinasi dengan sejumlah pihak terkait.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyebut kolaborasi dan penggunaan sistem informasi penting untuk mengendalikan inflasi di DKI Jakarta. Dia juga mengatakan bahwa kolaborasi antara pihak merupakan langkah yang tak kalah pentingnya dalam menjaga kestabilan ekonomi.

Baca Juga: Update Kasus ACT, Pemprov DKI Segera Lakukan Ini

"Selain kerja sama antara daerah, untuk mengendalikan inflasi perlu pula memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak, seperti Perwakilan Bank Indonesia DKI Jakarta, OJK Regional I DKI banten, Bulog, dan sebagainya. Untuk itulah forum ini sudah tepat jika telah mengundang berbagai pihak yang terlibat dalam pengendalian inflasi di Jakarta itu," papar Riza dalam keterangan tertulisnya, Kamis (21/7/2022).

Dia mengungkapkan, inovasi dari TPID Provinsi DKI dalam mengendalikan harga juga diperlukan, mengingat permasalahan ekonomi kian kompleks tiap tahunnya. Menurutnya, saat ini perekonomian sedang berada pada status ketidakpastian yang ditandai dengan naiknya harga pangan dan energi secara bersamaan di pasar dunia.

Baca Juga: Minyak Sawit Sebagai Solusi Krisis Pangan dan Energi Dunia

TPID harus bisa mengatasi tantangan tersebut dan terus mengupayakan menstabilkan harga kebutuhan pokok warga Jakarta. Dengan demikian, Riza menilai daya beli warga akan tetap terjaga.

"Daya beli masyarakat ini perlu kita perhatikan, karena adakalanya harga barang-barang kebutuhan pokok meningkat, namun pendapatan mereka stagnan," kata Riza.

Dalam upaya mewujudkan hal tersebut, kerja sama antar pihak merupakan langkah sangat penting untuk dapat menjaga pasokan dan kestabilan harga warga Jakarta. Hal ini karena tidak mungkin TPID bisa melakukannya sendiri.

Baca Juga: Untuk Atasi Kemacetan, Wagub DKI Ungkap Kemungkinan Pihaknya Akan Lakukan Ini

"Setidaknya perlu adanya koordinasi yang baik, antardaerah untuk memastikan ketersediaan stok dan pasokan," jelas Riza.

Riza memaparkan, Jakarta sebagai kota konsumen memiliki 98 persen kebutuhan pangan warga yang dipasok dari luar daerah. Berdasarkan hal tersebut, kerja sama antar wilayah penting untuk memastikan ketersediaan pangan terpenuhi.

Baca Juga: Audiensi dengan Pemprov DKI, Pesan dari Perwakilan Buruh: Pemerintah Jangan Kalah

Untuk menunjang hal itu, kolaborasi yang terjalin juga perlu memanfaatkan teknologi informasi yang terbarukan sehingga, kata Riza, informasi bisa cepat dan tepat untuk mengetahui potensi surplus dan stok pangan.

"Pemprov DKI Jakarta melalui BUMD Cluster Pangan sudah banyak melakukan kerja sama antardaerah dengan berbagai daerah lainnya, khususnya beras dan daging perlu ditingkatkan dan dibuat lebih sistematis berdasarkan peta kebutuhan dan potensi suplai sepanjang tahun," imbuhnya.