NasDem Mohon Dicatat! Persyaratan untuk Bisa Berkoalisi dengan PDIP Dibongkar Sekjen Hasto: Harus Ada...

Menjelang gelaran Pilpres 2024, berbagai partai politik mulai mencari koalisi untuk bisa mengajukan calon presiden dan wakil presiden demi mendapatkan kursi di pemerintahan nantinya. Salah satu parpol yang memiliki kekuatan penuh untuk maju adalah PDIP.

Bahkan, menurut perhitungan, Partai Banteng ini sejatinya tak perlu berkoalisi untuk mengusung capres cawapres. Pasalnya, PDIP memenuhi persyaratan berdasarkan aturan presidential threshold. Meski demikian, dalam politik tidak menutup kemungkinan jika nantinya PDIP memilih untuk menjalin koalisi dengan partai lain. Kemungkinan ini dijawab oleh Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

Ia menyinggung berbagai aspek pertimbangan sebelum parpolnya bekerja sama dengan partai lain pada Pilpres 2024. Berbagai aspek itu, seperti ideologi, historis, tujuan berpartai, hingga etika politik.

Baca Juga: Anak Buah Surya Paloh Nggak Ambil Pusing Soal Hasto PDIP: Sudah Biasa!

Hal itu disampaikan Hasto saat ditanya tentang kemungkinan PDIP membentuk poros politik untuk Capres-Cawapres 2024 dengan berkoalisi bersama Partai NasDem. Melihatnya Menurut Hasto, PDI Perjuangan selalu memandang kesamaan ideologi sebelum bekerja sama, yakni partai lain harus berkomitmen terhadap Pancasila.

"Harus ada kesamaan ideologi, dalam hal ini Pancasila dengan spirit kelahirannya pada 1 Juni 1945," ujar penyandang gelar doktor dari Universitas Pertahanan (Unhan) itu ditemui di DPP PDI Perjuangan, Jakarta Pusat, Kamis (21/7/2022).

Hasto kemudian menyebut perspektif historis menjadi aspek penting sebelum parpol pimpinan Megawati Soekarnoputri bekerja sama pada Pilpres 2024. Misalnya, partai berlambang banteng itu akan memandang rekam jejak parpol lain yang punya sejarah kuat membangun RI.

"Kemudian juga betul-betul berjuang bagi kepentingan bangsa dan negara," ujar anggota DPR RI periode 2004-2009 itu.

Baca Juga: Soal Wacana Jodohkan Puan-Anies di Pilpres 2024, Sekjen PDIP Singgung Soal Ini

Selanjutnya, kata Hasto, PDI Perjuangan membangun kerja sama dengan partai lain atas kesamaan terhadap agenda negara pada masa depan. Dia juga menyinggung tentang etika politik bakal dikedepankan PDIP sebelum membangun poros politik.

Hasto kemudian menyebut kerja sama tidak mungkin dibangun apabila partai lain menggunakan instrumen hukum demi membajak kader internal.

"Instrumen hukum yang dipakai untuk membajak kader partai lain yang telah diperjuangkan susah payah di dalam pilkada, nah, itu menjadi evaluasi kritis bagi PDI Perjuangan," ujar Hasto.